Hambatan repatriasi

Disaksikan Komandan Satgas COVID-19 Wisma Atlet Pademangan, Mayor Inf I Gede Mahendra dan Kepala Satgas Kesehatan Wisma Atlet Pademangan, Imran Pambudi, Ida mengakui proses repatriasi (pemulangan) 129 PMI terdapat hambatan. Yakni, adanya kebijakan pembatasan perbatasan dari Otoritas Taiwan yang menyebabkan tidak diizinkan untuk sign off atau berlabuh di Taiwan.

Selain itu, kata menaker, pemulangan PMI juga mengalami dua kali penundaan. Pertama direncanakan 3 Agustus 2021 dan kedua 11 Agustus 2021.

Namun, lanjut Ida, atas upaya negosiasi baik dengan Perwakilan Taiwan di Jakarta maupun yang berada di Taiwan, akhirnya membuahkan hasil dapat memulangkan para PMI dan awak kapal. "Program repatriasi ini merupakan bentuk hadirnya negara dalam melindungi setiap warga negara termasuk PMI awak kapal di manapun mereka berada. Pemulangan ini juga merupakan komitmen Pemerintah dalam pelindungan PMI, khususnya kami di Kementerian yang menangani bidang tenaga kerja, termasuk PMI," katanya.

Menaker Ida Fauziyah menambahkan, keberhasilan program repatriasi ini juga merupakan hasil koordinasi dan kolaborasi Kemnaker dengan KDEI di Taipei dan beberapa Kementerian/Lembaga terkait, serta seluruh pihak di bandara Soekarno Hatta dalam fasilitasi pemulangan Awak Kapal dan PMI. Sesuai Undang-Undang 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) yang merupakan payung hukum pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), secara tegas menjelaskan bahwa awak kapal Indonesia merupakan bagian dari PMI.

"Apresiasi setinggi-tingginya terhadap Satgas COVID-19 Wisma Pademangan dan seluruh pihak di Wisma Pademangan yang telah memfasilitasi karantina para PMI yang tiba di debarkasi Soekarno Hatta," terang dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika