REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo, merespons adanya usulan agar pejabat publik menerima vaksin Covid-19 ketiga atau booster. Menurut Rahmad, pemerintah sebaiknya fokus memperkuat stok dan distribusi program vaksin yang merata.
"Mengapa saya sampaikan demikian, saat ini kita prioritaskan dan fokus vaksin yang pertama dan kedua pada rakyat, mengingat saat ini mayoritas masih belum divaksin, baru 30 persen rakyat kita divaksinasi lengkap jadi masih jutaan yang belum tersentuh vaksin, lebih baik kita prioritaskan ini dulu demi rasa keadilan," kata Rahmad kepada Republika, Ahad (29/8).
Rahmad menambahkan, apalagi pemerintah melalui Kemenkes telah menerbitkan surat edaran penyuntikan vaksin ketiga atau booster hanya untuk tenaga kesehatan. "Jadi ini yang harus kita dukung dan jadi acuan bersama buat kita semua," ucapnya.
Kendati demikian, ia memaklumi adanya usulan agar pejabat publik juga menerima booster mengingat para pejabat publik dalam memberikan pelayanan juga berpotensi tertular seperti tenaga kesehatan. Karena itu, ia menilai, usulan agar para pejabat publik menerima suntikan ketiga vaksin atau booster baik untuk dipertimbangkan, bersamaan usulan wacana pemerintah tahun depan untuk pemberian suntikan booster ketiga.
"Namun bukan untuk saat ini karena lebih baik prioritas saat ini adalah distribusi merata ke seluruh rakyat sesuai target pemerintah 70 persen rakyat kita divaksinasi," ujarnya.
Politikus PDIP itu menuturkan, yang paling penting dilakukan saat ini yaitu penerapan protokol kesehatan. Ia mengingatkan beberapa negara yang telah mencapai vaksin di atas 50 persen masih mengalami ledakan kasus usai tingginya mobilitas masyarakat.
"Ini jadi pelajaran penting bahwasanya protokol kesehatan menjadi kunci dalam penanganan covid plus vaksinasi. Jadi kita harus sama-sama ekstra waspada dengan meningkatkan kewaspadaan dengan prokes," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
