REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengkritik rencana Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Brasil dan Ekuador. Apalagi, alasannya adalah dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).
"Rencana kunjungan kerja Baleg keluar negeri pada akhir Oktober mendatang harus dibatalkan. Badan Legislasi khususnya dan DPR umumnya selalu saja menciptakan masalah yang tidak penting," ujar Lucius saat dihubungi, Sabtu (2/10).
Tujuan Baleg ke luar negeri dinilai tidak jelas dan tak ada urgensinya saat ini. Mengingat kasus Covid-19 di berbagai negara juga masih tinggi dan para anggota DPR juga berpotensi membawa virus tersebut ke dalam negeri.
"Kenapa sih DPR ini selalu saja bikin gaduh dengan rencana-rencana yang tak masuk akal, tak punya sensitifitas, dan tak punya arah," ujar Lucius.
Formappi meminta DPR dan Baleg untuk berpikir sederhana dalam membahas sebuah RUU. Melihat kinerja mereka selama 2021, hanya mengesahkan beberapa undang-undang dari 33 RUU yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.
"Hasil buruk ini makin akan sulit diperbaikki karena waktu yang kian sempit dan juga beban yang baru-baru ditambah yakni ada empat RUU prioritas baru dalam daftar RUU prioritas 2021," ujar Lucius.
Di samping itu, penyusunan RUU PKS juga tetap dapat dilakukan di Indonesia, karena sudah banyaknya kajian yang dilakukan berbagai organisasi masyarakat. Kunker ke Brasil dan Ekuador hanya dipandangnya sebagai alasan bagi anggota DPR untuk berwisata.
"Sulit rasanya memahami cara berpikir, mekanisme perencanaan, tata kelola pembahasan RUU yang menjadi tanggung jawab baleg. Justru masih sempat-sempatnya beranjangsana, tour, pelesiran keluar negeri," ujar Lucius.
Diketahui, Baleg DPR melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Terbaru, mereka akan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Ekuador pada 31 Oktober hingga 6 November 22 November, sedangkan 16 sampai 22 November ke Brasil.
Agenda kunjungan kerja tersebut diketahui tertera dalam surat nomor LG/13489/DPR RI/IX/2021 perihal Permintaan Nama Anggota Baleg ke Luar Negeri. Nantinya, setiap fraksi akan mendapat jatah untuk pergi ke dua negara tersebut.
"Pimpinan Badan Legislasi mengharapkan agar nama anggota Badan Legislasi yang ditugaskan melakukan kunjungan kerja dapat disampaikan kepada Sekretariat Badan Legislasi paling lambat tanggal 30 September 2021," bunyi surat tersebut. Surat tersebut ditandatangani Kepala Bagian Sekretariat Baleg DPR Widiharto atas nama pimpinan Baleg DPR. Surat tersebut tertanggal 29 September 2021.
Di Brasil sendiri beberapa waktu lalu dikhawatirkan dengan munculnya varian virus Corona P1 yang bermutasi dengan cara membuatnya lebih mampu menghindari antibodi. Penelitian terhadap varian baru virus corona dilakukan lembaga kesehatan masyarakat Fiocruz.
Fiocruz menemukan, mutasi virus terjadi di daerah yang mengalami lonjakan Covid-19. Mereka bermutasi dengan menginfeksi sel. Para ilmuwan mengatakan, mutasi itu dapat membuat virus lebih kebal terhadap vaksin dengan implikasi yang berpotensi besar terhadap tingkat keparahan wabah di negara terpadat di Amerika Latin.
"Kami yakin itu adalah mekanisme pelarian lain yang diciptakan virus untuk menghindari respons antibodi,” kata Felipe Naveca, salah satu penulis studi dan bagian dari Fiocruz di kota Manaus Amazon dikutip dari Reuters.
Naveca mengatakan, perubahan itu tampak serupa dengan mutasi yang terlihat pada varian Afrika Selatan yang bahkan lebih agresif. Menurut penelitian, varian baru virus Covid-19 di Afrika Selatan telah terbukti kebal terhadap vaksin.
“Ini sangat mengkhawatirkan karena virus terus mengalami percepatan evolusinya,” ujar Naveca.
Penelitian telah menunjukkan varian P1 menjadi 2,5 kali lebih menular daripada virus corona asli dan lebih resisten terhadap antibodi. Pada Selasa (13/4) Prancis menangguhkan semua penerbangan ke dan dari Brasil dalam upaya untuk mencegah penyebaran varian baru virus corona.
Ikuti Whatsapp Channel Republika