REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah memperkirakan sebanyak 19,9 juta masyarakat akan melakukan perjalanan di Jawa Bali pada masa libur Natal dan Tahun Baru. Sedangkan sebanyak 4,45 juta masyarakat akan melakukan perjalanan di wilayah Jabodetabek.
Menanggapi hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menginstruksikan agar seluruh kepala daerah bisa mengatur dan mengelola periode libur Natal dan Tahun Baru untuk mencegah terjadinya kerumunan yang menyebabkan peningkatan kasus Covid-19. Sebab, berdasarkan pengalaman sebelumnya, libur Natal dan Tahun Baru telah menyebabkan terjadinya peningkatan kasus.
Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia secara virtual di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (25/10) kemarin. "Saya minta betul-betul agar dikelola, diatur, sehingga Natal dan tahun baru ini berjalan dengan tidak ada kerumunan," ujar Jokowi dikutip dari siaran resmi Istana, Selasa (26/10).
Jokowi mengatakan, pemerintah daerah harus menyiapkan langkah antisipasi peningkatan kasus Covid-19 selama periode libur akhir tahun nanti.
"Inilah yang harus kita antisipasi, semua provinsi, semua kabupaten dan kota harus mengingatkan warganya agar Natal dan Tahun Baru ini lebih baik tidak bepergian ke mana-mana," kata dia.
Dia menekankan, seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memiliki peran penting dalam menyosialisasikan hal tersebut untuk mengantisipasi potensi terjadinya gelombang ketiga.
"Kita harapkan Natal dan Tahun Baru bisa kita kelola dengan baik, karena hampir semua epidemiolog takut bahwa yang memicu gelombang ketiga nanti ada di Natal dan Tahun Baru," tambah dia.
Presiden berharap, seluruh kebijakan pencegahan penularan kasus dapat direncanakan secara rinci sesuai dengan kondisi masyarakat di masing-masing daerah serta menghargai norma yang ada.
"Tetapi sekali lagi, tetap sesuai dengan protokol kesehatan dengan gas dan rem yang dinamis, selalu waspada, siap siaga, cepat bertindak, itu yang terus harus kita jaga," kata Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika