REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Sejumlah masyarakat dari Kelompok Tani dan Wisata (Katawis) Kelurahan Tanah Baru, berencana untuk memanfaatkan kolam retensi di Kelurahan Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Hanya saja, hal tersebut tidak dapat dilakukan karena masih belum selesainya pekerjaan di kolam retensi.
Diketahui, Katawis Tanah Baru ingin memanfaatkan lahan di sekitar kolam retensi. Antara lain untuk dijadikan lokasi budidaya pertanian, perikanan, dan lokasi wisata yang dapat meningkatkan perekonomian warga.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Chusnul Rozaqi menjelaskan, belum dapat digunakannya lahan di sekitar kolam retensi, lantaran masih ada tahap 2 pembangunan kolam retensi. Pembangunan tersebut terkait dengan penataan di sekitar kolam retensi, dan menambah daya tampung serta jalan inspeksi.
“Namun, penataan baru bisa dilaksanakan paling cepat 2023 menunggu Bantuan Keuangan (Bankeu) dari DKI. Sedangkan terkait pemanfaatan lahan ada di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD),” jelas Chusnul, Rabu (27/10).
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kota Bogor Atep Budiman mengaku, sudah memberikan dukungan terhadap keinginan Katawis Tanah Baru. Hanya saja, lokasi yang diinginkan mereka tidak memungkinkan.
Atep mengatakan, ke depannya perlu dicarikan solusi untuk mengakomodasi keinginan warga dari Kecamatan Bogor Utara tersebut. Di samping itu, menurutnya, momentum ini bisa dimanfaatkan untuk membuat kajian wisata yang bisa menjadi syarat untuk mendapatkan anggaran.
Perwakilan dari Katawis Tanah Baru, Dhinar Zulfiqar mengatakan, pihaknya memang ingin menjadikan kolam retensi di Cibuluh sebagai lokasi wisata, dan beberapa kegiatan produktif lain. Dia mengaku, Katawis Tanah Baru dibentuk usai mendapatkan pelatihan dari Disparbud Koga Bogor, serta telah mendapat peluang bantuan CSR untuk mengelola wisata air.
Namun, keinginan itu harus terhenti lantaran area di sekitar kolam retensi tidak dapat digunakan dengan alasan pembangunan. “Kami mendapatkan surat dari Dinas PUPR untuk menghentikan semua kegiatan dan aktivitas di area kolam retensi dengan alasan pembangunan belum selesai. Kami ingin dapat kepastian”, tambah Dhinar.
Menjawab hal ini, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menilai, Dinas PUPR Kota Bogor kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat, terkait rencana kelanjutan pengerjaan kolam retensi. Setelah itu, Atang meminta agar Dinas PUPR Kota Bogor untuk menyiapkan secara matang penyelesaian masalah banjir, termasuk di antaranya kolam retensi.
“Anggarannya bisa diusahakan dari Pusat, Bankeu Jawa Barat, Bankeu DKI Jakarta, ataupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor. Yang terpenting cepat selesai dan nantinya (kolam retensi) bisa dimanfaatkan oleh warga,” kata Atang.
Politisi PKS ini menambahkan, Disparbud Kota Bogor sebaiknya melakukan kajian wisata terpadu di Kelurahan Tanah baru, dan sekitarnya. Atang pun mengaku, akan mendukung kajian tersebut dari sisi kebijakan anggaran.
“Sehingga, pada saat selesai pembangunan, konsep wisata tersebut bisa langsung di eksekusi,” pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
