Senin 06 Dec 2021 16:29 WIB

PPP Terbuka Usung Capres Nonparpol

PPP mempertimbangkan kriteria capres mempunyai pengalaman pemerintahan.

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Ratna Puspita
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, menyatakan, partainya tak menutup kemungkinan bakal mengusung calon presiden (capres) dari tokoh-tokoh yang tak terafiliasi dengan partai politik pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. (Foto: Arsul Sani)
Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, menyatakan, partainya tak menutup kemungkinan bakal mengusung calon presiden (capres) dari tokoh-tokoh yang tak terafiliasi dengan partai politik pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang. (Foto: Arsul Sani)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, merespons hasil survei Indikator terkait simulasi tiga nama calon presiden dan wakil presiden 2024. Arsul menyatakan, partainya tak menutup kemungkinan bakal mengusung calon presiden (capres) dari tokoh-tokoh yang tak terafiliasi dengan partai politik pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendatang.

"Menurut hemat saya kalau PPP sikapnya adalah kita harus melihat juga potensi-potensi yang ada di luar kalangan partai politik yang ada di luar kalangan parpol itu kan banyak dalam arti bukan tokoh kalangan partai tertentu saat ini, mulai dari yang ada di kabinet ada Pak Erick, ada Pak Tito, ada pak Mahfud," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/12).

Baca Juga

Dari jajaran kepala daerah, ada sejumlah nama yang juga dinilai oleh PPP berpotensi pada Pilpres 2024 mendatang seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan Khofifah Indar Parawansa. Arsul mengungkapkan, salah satu kriteria yang dipertimbangkan oleh PPP, yaitu punya pengalaman pemerintahan baik pada level nasional maupun sebagai kepala daerah. 

"Tentu hasil survei itu menjadi salah satu pertimbangan tetapi tidak satu-satunya pertimbangan," ujarnya. 

Selain itu, Arsul menambahkan, PPP mendukung agar Pilpres 2024 diikuti lebih dari dua pasang. Pilpres 2014 dan 2019 cukup jadi pelajaran agar polarisasi di tengah masyarakat tidak kembali terjadi. 

"Bukan berarti kalau lebih dari tiga tidak ada keterbelahan, ada tetapi saya kira derajatnya itu akan lebih sedikit lah seperti yang pernah kita alami di pilpres 2009 dan 2004," tuturnya. 

Sejauh ini keseriusan untuk membentuk poros baru belum ada. Namun PPP terus melakukan komunikasi dengan sejumlah partai lain.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement