REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kongres IV Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) berlangsung di Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), Senin (6/12). Kongres yang berlangsung hybrid (fisik dan virtual) bertema 'Nasionalisme Menjawab Tantangan Zaman', yang dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui konferensi video dari Istana Negara, Jakarta Pusat.
Ketua Umum PA GMNI, Ahmad Basarah mengapresiasi pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) sebagai organ negara yang menjadi leading sector dalam pembinaan mental ideologi bangsa. Menurut Basarah, keputusan Presiden Jokowi membentuk BPIP, telah menunjukkan konsistensi pemerintah dalam melaksanakan dan mengamalkan ideologi negara.
Basarah mengatakan, nasionalisme menjadi penting untuk mengelola loyalitas primordialisme agar tidak berada di atas loyalitas nasional. Selain itu, nasionalisme dapat dijadikan sebagai kekuatan pertahanan nasional terhadap ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri.
Oleh karena itu, sambung dia, PA GMNI harus bisa melakukan elaborasi, adaptasi, dan kontekstualisasi nasionalisme agar tidak berhenti sebatas nasionalisme romantik. "Sebuah bangsa akan menjadi bangsa yang maju jika bangsa tersebut mampu berpegang teguh pada falsafah dan budaya bangsa itu sendiri," ujar Basarah dalam pidatonya pembukaan.
Di arena kongres, hadir pula Ketua Presidium PA GMNI Palar Batubara, Ketua Dewan Ideologi Arif Hidayat, Ketua Dewan Pakar Theo L Sambuaga, Sekretaris Jenderal DPP PA GMNI Ugik Kurniadi, Ketua DPD PA GMNI Jabar Abdy Yuhana, Ketua Panitia Pelaksana Karyono Wibowo, Gubernur Jabar M Ridwan Kamil, Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono, serta pimpinan DPD PA GMNI seluruh Indonesia.
Basarah pun menyinggung, upaya penetrasi ideologi asing yang bertentangan dengan ideologi negara tidak dapat dibiarkan, apalagi ditoleransi. Dia menegaskan, pemerintah bersama seluruh komponen bangsa mesti bahu-membahu untuk mengatasi masalah tersebut.
"PA GMNI mendukung kebijakan Presiden Jokowi yang telah berupaya melawan ideologi transnasional dengan salah satu kebijakannya menetapkan Hari Santri Nasional dan Hari Lahir Pancasila. Kebijakan Presiden tersebut sebagai simbol persenyawaan antara Islam dan kebangsaan sebagaimana kesepakatan awal para pendiri bangsa," kata Wakil Ketua MPR tersebut.
Bangsa Indonesia-pun akan menjadi bangsa yang maju jika kita tetap berpegang teguh pada falsafah dan budaya bangsa kita sendiri," ujar Basarah.
Menurut Basarah, PA GMNI terus mendorong adanya persatuan dan sinergitas nasional yang semakin kokoh. Secara khusus antara Golongan Kebangsaan dan Golongan Islam yang pada 18 Agustus 1945 telah mengikatkan diri dalam perjanjian luhur para pendiri bangsa, menjadikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka.
Ikuti Whatsapp Channel Republika