REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Isyarat Presiden Jokowi bahwa kepala Ibu Kota Negara (IKN) akan dipimpin kepala daerah yang berlatar belakang arsitek terus mengerucut mengarah pada sosok Gubernur Jabar Ridwan Kamil. Menurut Ketua Majelis Kode Etik, Ikatan Ahli Perencana Kota Indonesia (IAP) Bernardus Djonoputro, meski ada sejumlah kepala daerah atau mantan kepala daerah memiliki background arsitek, tapi sosok yang dicari Jokowi bukan hanya sekedar birokrat yang memiliki kemampuan arsitek semata
"Saya kira dari profil yang harus ada lebih dari sekedar arsitek. Lantas yang bisa disebut arsitek itu apa?," ujar Bernie panggilan akrab Bernadus, kepada wartawan, Ahad (23/1).
Barnie menyebutkan, yang pertama, dia berpengalaman dan mampu menerjemahkan perencanaan makro ke dalam desain mikro. Jadi pengalaman sebagai birokrat, bekerja dengan developer, dan (pernah) bekerja secara swasta penting sekali.
Kedua, kata dia, jika kepala daerah berlatar belakang arsitek yang dipilih memimpin IKN maka harus memiliki jaringan global. Pemindahan IKN ke Kalimantan Timur dinilai Bernie menjadikan Indonesia negara yang merencanakan ibukotanya pindah ke jantung khatulistiwa.
"Dia menjadi perhatian dunia karena membangunnya di Kalimantan. Jadi, network internasional dan pengalaman bekerja dengan investor internasional menjadi sangat penting," katanya.
Ketiga, kata dia, seorang Kepala IKN--selain arsitek--harus mampu mengurai masalah sosial politik warga yang kompleks. "Karena perencanaan IKN kan tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat. Dan IKN ini menjaga geopolitik nasional," katanya.
Dari tiga hal ini, Barnie melihat, kriteria Jokowi akan jatuh pada Ridwan Kamil. Terutama karena pengalaman Ridwan Kamil memimpin Jawa Barat yang penuh kompleksitas.
"Jawa Barat itu sebesar Spanyol. Saya kira, Pak Ridwan Kamil cocok sekali karena beliau banyak kerja secara praktik arsitek dan perencanaan baik sebelum jadi gubernur atau walikota di perumahan. Maupun setelah jadi gubernur punya link internasioanl sangat kuat," katanya.
Menurut Bernie, sinyal Jokowi bahwa IKN dipimpin kepala daerah berlatar arsitek sudah tepat mengingat dalam pembangunan IKN diperlukan kombinasi antara arsitek dan pemimpin daerah. "Kenapa? Karena IKN itu kan rencana kota baru di mana secara makro kota tersebut harus jadi bagian dari sistem pemerintahan," katanya.
Menurutnya, kemampuan ini diperlukan sosok yang mengerti urusan perencanaan kota. Kemudian juga di IKN perlu membangun bangunan-bangunan baru di mana pada urusan tersebut level arsitek diperlukan.
"Jadi, sinyal lebih tepat dari sinyalnya presiden adalah dibutuhkan keahlian perencanaan kota dan arsitektur karena ada banyak pekerjaan di dalam perencanaan kota yang harus dilakukan. Sama sekali kepala IKN bukan hanya untuk urusan administrasi," katanya.
Kemudian, kata dia, IKN juga meliputi urusan desain kota hingga pembangunan gedung atau istana. Seluruh urusan ini, juga menyangkut sistem transportasi, air bersih, listrik dan utilitas lainnya.
"Itu semua urusan perencanaan kota. Jadi dari sisi keahlian yang dibutuhkan adalah sosok yang paham urban designing dan arsitektur," katanya.
Kedua, kata dia, pihaknya melihat urusan membangun kota baru di Indonesia, maka pengalaman pemerintah di dalam membangun kota hampir tidak ada. Jadi, dibutuhkan profil atau orang yang mampu membumikan rencana dan desain ke dalam pembangunan.
"Dan bisa memprioritaskan mana dulu yang dilakukan supaya dalam kurun waktu rencana tertentu dia harus sampai di mana. Kan perencanan kota itu ada milestone-nya," paparnya.
Bernie menilai, seorang Kepala IKN juga harus mampu membaca rencana makro baik positioning dari ekonominya IKN kemudian sumber daya yang bisa dipakai di IKN juga soal kesejahteraan masyarakat sekitar dan Pulau Kalimantan. "Jadi ini membutuhkan pengalaman integratif," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika