REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan memberikan kompensasi penjualan Pertalite oleh Pertamina ke masyarakat. Skema ini sudah lebih dulu diterapkan pemerintah pada skema penjualan Premium.
Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Riset, dan Inovasi Kemenko Perekonomian Montty Girianna menjelaskan, karena skema yang sama dalam Premium akan ditetapkan kepada Pertalite, nantinya penyaluran pertalite juga akan ditentukan berapa volume penyaluran per tahun, dan juga wilayah mana saja yang akan disalurkan Pertalite.
"Rencana kebijakan ini juga sudah mengetahui Presiden. Beberapa pertemuan intensif dilakukan lintas kementerian lembaga," ujar Montty secara virtual, Rabu (2/2).
Penetapan kuota volume dan wilayah distribusi bagi Pertalite ini perlu dilakukan karena Pertalite akan menjadi BBM Penugasan. Pertamina sebagai penyalur akan mendapatakan kompensasi dari penyaluran Pertalite ini.
"Jadi nantinya, harga eceranya ditetapkan, volume ditetapkan, wilayah ditetapkan. Kalau dalam hal tertentu selisih antara biaya produksi, distribusi dengan harga jual ecera akan dikompensasi oleh pemerintah," ujar Montty.
Hal ini, kata Montty, dilakukan dalam rangka membawa masyarakat untuk beralih mengkonsumsi BBM yang ramah lingkungan dan meninggalkan Premium. Dengan menjadikan Pertalite sebagai BBM penugasan, kata Montty pemerintah mendorong Pertamina untuk tidak menaikan harga jual Pertalite.
Meski Montty tak menampik saat ini harga jual ecera Pertalite sangat jauh dari harga keekonomian. Saat ini Pertalite dibanderol Rp 7.500 per liter. Sedangkan dengan kondisi harga minyak dunia yang sedang melambug harga keekonomian Pertalite mencapai Rp 10.250 per liter.
"Harga pertalite diusahakan tidak naik. Kalau harga tidak naik, maka ini disiapkan kompensasi. Ini kami sedang melakukan perhitungan yang rinci. Berapa harganya. Bagaimana caranya distribusinya," ujar Montty.
Ikuti Whatsapp Channel Republika