Kamis 03 Feb 2022 11:28 WIB

KPK Siap Pindah ke Ibu Kota Nusantara

KPK juga akan memonitor pembangunan IKN guna mencegah tindak pidana korupsi.

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Agus Yulianto
Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kiri) berjalan bersama usai memberikan keterangan pers tentang pertemuan dengan Pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/2/2022). Pertemuan antara KPK dengan Kementerian PPN/Bappenas itu membahas mengenai koordinasi pencegahan korupsi dan pemantauan terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Foto: ANTARA/Reno Esnir
Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kiri) berjalan bersama usai memberikan keterangan pers tentang pertemuan dengan Pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/2/2022). Pertemuan antara KPK dengan Kementerian PPN/Bappenas itu membahas mengenai koordinasi pencegahan korupsi dan pemantauan terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak keberatan jika harus ikut pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Ketua KPK, Firli Bahuri menyatakan hal ini mengingat status Aparatur Sipil Negara (ASN) yang saat ini disandang para pegawai.

"Ada satu hal yang mendasari kenapa kami tidak keberatan yaitu peran dari kami selaku aparatur sipil negara," kata Firli Bahuri dalam keterangan, Kamis (3/2).

Dia mengatakan, ASN KPK memiliki tiga peran. Pertama, ASN selaku pelaksana kebijakan. Kedua, ASN sebagai pemberi pelayanan publik dimana KPK juga memberikan pelayanan dimaksud. Ketiga, ASN merupakan perekat persatuan bangsa dan negara.

"Sehingga di manapun KPK berada tiga hal itu harus dimainkan dan UU memang menyebut dl UU KPK Nomor 19 tahun 2019 dikatakan KPK berkedudukan di Ibukota negara tentu ini juga harus kami laksanakan," katanya.

Sebelumnya, Firli mengatakan, bahwa KPK juga akan memonitor pembangunan IKN guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Komisaris Jendral Polisi itu melanjutkan, hal tersebut juga sekaligus merupakan amanat Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK.

Seperti diketahui, pemerintah telah memperkirakan bahwa total kebutuhan anggaran pembangunan IKN mencapai Rp 466,6 triliun. Anggaran tersebut akan diambil dari APBN sebesar Rp 90 triliun, Rp 253,4 triliun dari kerjasama pemerintah dan badan usaha serta Rp 123,2 triliun dari swasta, BUMN dan BUMD.

 

Dapat mengunjungi Baitullah merupakan sebuah kebahagiaan bagi setiap Umat Muslim. Dalam satu tahun terakhir, berapa kali Sobat Republika melaksanakan Umroh?

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement