Rabu 13 Apr 2022 16:39 WIB

Depok Saat Ini Miliki Bonus Demografi 71 Persen

Bonus demografi ini akan menghasilkan generasi produktif.

Rep: Rusdy Nurdiansyah / Red: Agus Yulianto
Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono.
Foto: Dok Pemkot Depok
Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono.

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Saat ini, Kota Depok memiliki bonus demografi sebesar 71 persen. Bonus demografi ini akan menghasilkan generasi produktif yang harus diarahkan kepada hal-hal yang positif demi mewujudkan 'Indonesia Emas' tahun 2045.  

Seperti diketahui, banyak negara-negara maju sekarang yang sudah tidak memiliki bonus demografi sebanyak Indonesia. Ini merupakan kekuatan bagi bangsa kita untuk memimpin di masa depan. 

"Kalau sekarang Indonesia masuk negara berkembang, maka ke depan Indonesia menjadi negara maju yang diperhitungkan oleh dunia," ujar Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono saat acara Ekspresi Indonesia Muda di Balai Rakyat Depok II, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Rabu (13/4/2022).

Menurut Imam, agar mencapai ke arah tersebut, generasi produktif yang notabene diisi oleh anak-anak muda harus diberikan kesempatan dan pendidikan. Termasuk, diarahkan untuk bisa meningkatkan kapasitas diri dengan hal-hal yang positif.  "Kapasitas yang diharapkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sudah tercantum paripurna di dalam Pancasila," terangnya.

Dia menjelaskan, dalam sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam Islam dikatakan sebagai Habluminallah yaitu kekuatan kepada sang pencipta. Menurutnya, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya adalah sebuah prinsip hidup yang akan membawa kepada kebaikan dan masa depan yang sukses.

Kedua, kata dia, adalah sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab atau dalam agama Islam disebut  habluminannas. Hubungan baik antar sesama manusia, menghormati tetangga, sayang terhadap teman, hormati yang tua, kasih kesempatan yang muda adalah ajaran-ajaran yang diajarkan oleh agama maupun diajarkan oleh para orang tua kita.

Ketiga yakni sila Persatuan Indonesia. Dalam sila tersebut dijelaskan hidup ber-Bhineka Tunggal Ika dalam bingkai NKRI. "Sila keempat yaitu Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, menggambarkan kita ini dalam mengambil suatu keputusan harus dengan musyawarah mufakat tidak boleh satu sama lainnya saling mengklaim," ujarnya.

Terakhir sila kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Sila tersebut, imbuhnya menggambarkan seorang manusia yang adil dan beradab itu bukan saja manusia yang menghormati sesama manusia, tetapi harus bisa menghormati dan menyayangi makhluk hidup lainnya.  

"Konsep pembangunan kota untuk semua itu menggambarkan bahwa semuanya bukan saja untuk manusia tapi buat tumbuh-tumbuhan untuk hewan, kalau dalam Islam disebut sebagai rahmatan lilalamin," pungkas Imam. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement