REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan terus memproritaskan keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk mengoptimalkan dan mewujudkan cakupan kesehatan semesta atau universal health coverage (UHC).
"Alhamdulillah pelaksanaan JKN-KIS di Kota Depok sudah 91 persen, masih kurang sedikit lagi demi mencapai 100 persen. Saya dan perangkat daerah terkait sudah bertemu dengan BPJS Kesehatan Depok untuk membahas hal apa saja yang bisa kita lakukan. Mudah-mudahan dengan rapat ini bisa segera teratasi," ujar Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono di Balai Kota Depok, Jumat (20/5/2022).
Menurut Imam, dukungan Pemkot Depok kepada program JKN-KIS salah satunya dengan pemutakhiran data warga prasejahtera. Sebab, salah satu segmen kepesertaan JKN-KIS selain membayar iuran secara mandiri, pembiayaannya juga berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan APBD Pemkot Depok.
"Banyak masalah terhadap realita di lapangan karena memang ada orang miskin yang belum tercover, ada orang yang tidak miskin tercover. Makanya, satu data kemiskinan sangat dibutuhkan untuk membuat kebijakan yang ada di Pemkot Depok. Mudah-mudahan nanti aplikasi yang kita buat akan memperkuat dari basis data kemiskinan," jelasnya.
Dikatakan Imam, untuk mencapai UHC, pihaknya mengimbau agar masyarakat dapat tertib membayar iuran JKN-KIS bagi peserta BPJS Kesehatan mandiri. Sedangkan bagi warga prasejahtera, bisa melapor ke Dinas Sosial (Dinsos) Kota Depok. "Namun syaratnya harus benar-benar tidak mampu, bukan mengaku miskin," ujarnya.
Imam menambahkan, untuk JKN-KIS yang dibayarkan Pemkot Depok bisa masuk atau daftar ke Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau memang orang miskin yang belum masuk dalam DTKS.
"Begitu juga bagi mereka yang sudah masuk DTKS ternyata dia tidak miskin, lapor juga bahwa saya tidak miskin tolong untuk dicoret. Saat ini KIS kita dari 230 ribu itu sudah terisi 226 ribu, masih ada 4.000 lagi. Jadi kurang 4.000 lagi untuk tahun ini," terangnya.
Dia meminta, warga prasejahtera segera mendaftarkan diri dalam program JKN-KIS yang dibiayai Pemkot Depok. Jika nanti ternyata kuota sudah habis berarti APBD Kota Depok tidak bisa membiayai lagi, kecuali nanti di perubahan atau data kemiskinan bisa dirapihkan segera.
"Memang masalah utama ada pada data kemiskinan yang harus terus diperbaiki," ucap Imam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika