REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat memaksimalkan sektor Pajak Air Permukaan untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan sejumlah inovasi dan kolaborasi, tersebut membuat Jabar masuk sebagai wilayah dengan realisasi PAD yang meningkat dari tahun 2020 ke 2021.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian pada pekan lalu. Dalam acara Rapat Kerja Nasional (rakornas) Keuangan Daerah Tahun 2022 tersebut, Pemprov Jabar pun mendapat penghargaan kategori realisasi belanja daerah tertinggi.
Menurut Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jabar Dedi Taufik, inovasi terbaru yang pihaknya lakukan yaitu memaksimalkan terus potensi pendapatan dari sektor Pajak Air Permukaan.
"Ada banyak potensi pajak yang bisa dimaksimalkan untuk menambah pendapatan daerah. Salah satunya di sektor Pajak Air Permukaan," ujar Dedi, Jumat (10/6).
Dalam praktiknya, kata Dedi, Bapenda Jabar berkolaborasi dengan Dinas Sumber Daya Air Jabar serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jabar. Langkah yang dilakukan adalah mendata kembali sekaligus menyisir perusahaan yang menggunakan air permukaan.
"Tentunya inovasi dan kolaborasi harus terus dilakukan sebagaimana amanat Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil," katanya.
Adapun terkait penghargaan yang telah diraih, kata Dedi, merupakan buah kerja keras banyak pihak dalam menjalankan upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
"Tentu penghargaan ini patut disyukuri karena bisa menjadi tambahan semangat untuk melanjutkan kinerja yang sudah berjalan," katanya.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengungkapkan dalam rangka pemulihan ekonomi, APBD berperan penting sebagai satu stimulator agar pihak swasta bergerak dengan adanya belanja daerah. "Karena "the biggest buyer" adalah negara," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika