REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah melakukan pemutusan akses terhadap 566.332 konten yang memenuhi unsur perjudian di ruang digital sejak 2018 hingga 22 Oktober 2022. Pemutusan tersebut dilakukan berdasarkan hasil temuan patroli siber.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel A Pangerapan menjelaskan rinciannya yakni tahun 2018 sebanyak 84.484 konten, tahun 2019 sebanyak 78.306 konten, tahun 2020 sebanyak 80.305 konten, tahun 2021 sebanyak 204.917 konten, dan tahun 2022 (sampai 22 Agustus 2022) mencapai 118.320 konten.

"Pemutusan akses tersebut dilakukan berdasarkan hasil temuan patroli siber, laporan dari masyarakat, dan laporan instansi Pemerintah atas penemuan konten yang memiliki unsur perjudian," kata Semuel dikutip dari siaran pers Kementerian Kominfo, Selasa (23/8/2022).

Semuel mengatakan, patroli siber yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo didukung oleh sistem pengawas situs internet negatif atau AIS, yang dioperasikan selama 24 jam tanpa henti oleh tim Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika.

Namun demikian, kata Semuel, pemutusan akses bukan menjadi satu-satunya solusi penuntasan judi online yang dilakukan Kementerian Kominfo. Kementerian Kominfo juga mendorong peningkatan literasi digital masyarakat melalui program Gerakan Nasional Literasi Digital untuk membentengi masyarakat dari berbagai konten negatif di ruang digital, termasuk perjudian online.

Menurutnya, kegiatan tersebut bisa dilakukan bersama para pemangku kepentingan terkait baik dari komunitas masyarakat sipil, pelaku industri, media, akademisi, instansi pemerintahan, dan lembaga terkait lainnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika