REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Musyawarah Rakyat (Musra) Indonesia akan digelar pada Ahad (28/8) di Sport Center Arcamanik, Kota Bandung. Menurut Sekretaris Panitia Musra Indonesia Taki Reinhard Parapat, pihaknya berharap Presiden Joko Widodo bisa hadir dalam Musra tersebut. Karena, akan membahas figur capres dan cawapres pilihan rakyat.
Selain itu, menurut Taki, seluruh masyarakat Jawa Barat diundang untuk menyampaikan aspirasi terkait sosok pemimpin di 2024 mendatang. "Pak Presiden Jokowi kita undang dan kita harapkan hadir untuk membuka Musra Bandung," ujar Taki kepada wartawan, Sabtu (27/8).
Taki mengatakan, Musra akan dihadiri ribuan masyarakat Jawa Barat dari berbagai elemen, seperti buruh, nelayan, petani, penyandang disabilitas dan masyarakat lainnya. Nantinya, masyarakat akan dipandu oleh panelis dari berbagai kampus, mulai dari dosen, akademisi hingga Guru Besar.
Menurutnya, ada beberapa sesi diskusi yang digelar, dari mulai bicara soal program pemerintah, bicara soal kebangsaan hingga ditutup dengan pemilihan nama secara e-voting terkait siapa sosok yang pas untuk menggantikan Jokowi-Ma'ruf di periode selanjutnya.
"Rakyat Jawa Barat bebas menyampaikan aspirasinya mengenai program unggulan pemerintahan mendatang, kriteria capres-cawapres pilihan rakyat, juga siapa sosok yang diinginkan memimpin Indonesia 2024-2029," papar Taki.
Taki menjelaskan, Musra digagas oleh 18 relawan Jokowi ini akan digelar secara marathon di 34 Provinsi di Indonesia, dan akan berakhir pada tanggal 23 Maret 2023.
"Nantinya nama-nama yang dipilih di 34 Musra akan disimpan panitia. Pada bulan Maret 2023 disampaikan kepada Pak Jokowi. Kami tidak akan mengumumkan nama, itu konsumsi Pak Presiden nanti. Karena nama yang diajukan menjadi alternatif pilihan rakyat," paparnya.
Taki mengklaim, Musra menjadi alat rekam jejak yang paling jujur dalam menentukan calon pemimpin di tahun 2024. Karena demokrasi tidak ada artinya tanpa keterlibatan jiwa dan raga rakyat.
"Esensi demokrasi adalah keteribatan rakyat banyak. Musra Indonesia menjamin aspirasi publik akan didengungkan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika