REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI) Jawa Barat menilai penghapusan frasa tunjangan profesi guru (TFG) di dalam RUU Sisdiknas sebagai bentuk kepanikan pemerintah. Sebab, anggaran yang diperlukan untuk tunjangan profesi guru sangat besar.
Ketua FAGI Jabar Iwan Hermawan mengatakan, frasa tunjangan profesi guru yang tidak termuat di dalam RUU Sisdiknas sebagai bentuk kepanikan pemerintah. Dia mengatakan, jumlah lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) banyak yang berdampak kepada jumlah lulusan guru banyak.
"Ketika ada kebijakan pemerintah menghilangkan tunjangan profesi guru maka akhirnya pemerintah mau tidak mau harus membayar profesi guru tersebut yang pada saat ini mencapai Rp 70 triliun dan tahun 2024 bisa mencapai Rp 90 triliun bentuk kepanikan dan dianggap membahayakan," ujarnya saat dikonfirmasi, Senin (29/8/2022).
Dia mengatakan, saat ini, LPTK-LPTK muncul di berbagai wilayah dan pelosok dan lulusan guru yang banyak. Selain itu, jumlah mata pelajaran dan jam pelajaran yang banyak turut memerlukan guru yang banyak.
Iwan melanjutkan, alokasi anggaran 20 persen untuk pendidikan termasuk di antaranya belanja pegawai salah satunya membayar tunjangan profesi guru. Dia menilai, kepanikan pemerintah diwujudkan melalui rencana penghapusan tunjangan tersebut.
"Rasa panik pemerintah untuk mengejar TPG dicoba dibuat strategi dengan ada rencana penghapusan bagi guru ke depan, bagi guru yang dapat TPG selama ini tidak dihentikan namun tetap penghasilan guru sekurang-kurangnya sesuai kebutuhan hidup minimun, di atas UMR," katanya.
Pihaknya memberikan dua solusi alternatif terkait polemik tersebut yaitu pemerintah dapat menghentikan tunjangan profesi guru bagi pengangkatan guru baru ke depan. Atau pemerintah membubarkan LPTK abal-abal.
"Yang penting reduksi mata pelajaran dan kurangi jumlah jam pelajaran sehingga tidak terlalu banyak membutuhkan guru di Indonesia. Dengan jumlah mata pelajaran dan jam pelajaran sedikit, guru sedikit maka akan terjamin. Di luar negeri gaji guru gede karena guru tidak sebanyak di Indonesia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
