REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Polda Jawa Barat melakukan antisipasi kerawanan dampak dari rencana kenaikan BBM subsidi jenis Pertalite maupun Solar. Seluruh polres di wilayah Jawa Barat diminta untuk melakukan pengawasan.
Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, sesuai dengan arahan dari Mabes Polri maka Kapolda Jawa Barat memberikan atensi kepada seluruh polres. Untuk mengawasi dan mengantisipasi dampak rencana kenaikan BBM subsidi.
"Sesuai dengan arahan dari mabes, pak Kapolda sudah mengatensi kepada jajaran satwil (satuan wilayah), untuk memonitor dinamika sosial masyarakat agar tidak timbul permasalahan Kamtibmas," ujarnya Jumat (2/9/2022).
Dia mengatakan, seluruh polres juga harus memonitor dan memantau jika terjadi penyelewengan dalam regulasi dan distribusi BBM.
Sebelumnya, Sejumlah warga di Kota Bandung merasa terbebani dengan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pertalite. Beban tersebut akan bertambah karena komoditas bahan pokok serta merta akan ikut naik.
"Sedikit terbebani karena sehari-hari pakai motor yang mungkin asalnya sehari uang bensin Rp 25 ribu, mungkin sekarang bisa naik," ujar salah seorang warga Kota Bandung Habibi saat ditemui, Senin (29/8/2022).
Dia berharap, rencana harga Pertalite dinaikkan tidak terealisasi bahkan diharapkan dapat turun. "Lebih bagus jangan dinaikkin," katanya.
Habibi mengungkapkan, apabila kenaikan harga BBM subsidi naik biasa di lapangan terjadi kekosongan. Sehingga, dia memilih BBM non subsidi agar lebih cepat meski harga lebih tinggi.
Meski akhirnya tetap harus naik, dia meminta, agar ketersediaan BBM subsidi Pertalite merata dan masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkannya.
Salah seorang warga lain asal Lembang, Kabupaten Bandung Barat Raden menilai rencana kenaikan harga BBM subsidi tidak akan terlalu mempengaruhinya. Namun, pengaruh yang akan terasa yaitu harga-harga komoditas bahan pokok akan naik.
"Dampak kenaikan merembet ke komoditas lain seperti harga telur naik, harga ayam naik, berpengaruh dari harga angkut, biaya operasional naik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika