REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG -- Ratusan kader PKS di Kota Bandung melakukan aksi flash mob di 30 titik pada 30 kecamatan di Kota Bandung, Sabtu (10/9/2022). Mereka melakukan aksi tersebut sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang telah menaikkan harga BBM subsidi.
"Pagi hari ini kami dari DPD PKS kota Bandung melaksanakan flash mob serentak di seluruh Kota Bandung di 30 DPC 30 kecamatan untuk menyatakan sikap sesuai intruksi presiden PKS yaitu menolak keputusan kenaikan BBM yang sudah dilaksanakan pada tanggal tiga September 2022," ujar Ketua DPD PKS Kota Bandung Ahmad Rahmad Purnama di Jalan Cikapayang, Dago, Kota Bandung, Sabtu (10/9/2022).
Ia mengatakan sikap tersebut akan ditindaklanjuti oleh fraksi PKS Kota Bandung yang berada di DPRD Kota Bandung. Pihaknya menilai kebijakan menaikkan harga BBM subsidi kontraproduktif di tengah upaya pemulihan ekonomi pascapandemi.
"Alih-alih mendorong kebangkitan dan kepulihan, kenaikan BBM menjadi memukul mundur ekonomi masyarakat yang tengah berupaya bangkit," katanya.
Ahmad mengatakan kenaikan harga BBM memicu dampak ke berbagai sektor lainnya seperti harga-harga bahan pokok di Kota Bandung yang naik. Diantaranya seperti beras medium, cabe rawit merah dan daging sapi.
Ia melanjutkan kenaikan harga BBM turut menurunkan daya beli masyarakat. Kondisi tersebut membuat pengusaha mengurangi produkai dan memicu rasionalisasi beban produksi dengan PHK karyawan.
Selain itu kenaikan harga BBM akan menambah kemiskinan. Sementara itu bantuan langsung tunai sering tidak tepat sasaran akibat data yang semrawut.
"Atas dasar poin satu sampai empat maka DPD PKS Kota Bandung menolak kenaikan harga BBM," katanya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Bandung Imam Lestariyono mengatakan jumlah masyarakat yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) meningkat dari 137 ribu menjadi 139 ribu akibat pandemi Covid-19. Pihaknya sempat menyalurkan bantuan untuk 400 ribu kepala keluarga (KK) dimana sebagian besar merupakan masyarakat miskin baru (misbar).
"Kalau kita punya 800 ribu KK di Bandung berarti angka kemiskinan di Bandung dengan terdampak Covid-19 dan naik BBM sudah naik 50 persen," katanya.
Ia mendorong agar dana belanja tidak terduga (BTT) yang mencapai Rp 67 miliar bisa menyubsidi masyarakat terdampak kenaikan BBM baik yang terdaftar di DTKS maupun non DTKS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
