REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta menilai, serangan siber juga sangat mungkin terjadi pada Pemilu 2024 mendatang. Meskipun, KPU telah menerapkan kombinasi penggunaan data manual dan digital dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU.
Karena itu, Pemerintah diminta berkaca dari kasus peretasan yang dilakukan Bjorka agar tidak terjadi di Pemilu 2024. "Proses kombinasi seperti ini sangat memungkinkan terjadinya serangan siber pada Pemilu 2024. Kita bisa saja mengalami banyak kekacauan," kata Anis dalam keterangan tertulisnya, Kamis (22/9)..
Anis juga meminta, pemerintah belajar dari kasus Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat (AS) pada 2016 dan 2020. Hasil Pilpres AS tersebut, sampai sekarang tidak dipercayai, bahkan mantan Presiden AS Masih terus mengangkat kecurangan Pemilu 2020 hingga kini.
"Apalagi di tengah krisis ekonomi sekarang ini, sedikit saja ada trigger dari mishandling dalam kasus data Pemilu nanti 2024, kita sangat mungkin terseret dalam kerusuhan politik," katanya.
Menurutnya, kasus peretasan data oleh peretas Bjorka memicu Indonesia menghadapi dua tantangan besar saat ini. Yakni tantangan eskalasi konflik geopolitik dan konflik Pemilu 2024.
"Pemerintah harus benar-benar menjaga atau memperkuat sistem pertahanan siber kita agar kita tidak terseret dalam konflik yang tidak perlu," tuturnya.
Anis menambahkan, dalam jangka pendek yang perlu diantisipasi terkait kebocoran data, adalah memperkuat sistem pertahanan nasional dengan menjadikan siber sebagai matra baru dalam sistem pertahanan nasional kita.
"Cepat atau lambat, eskalasi konflik geopolitik akan menyeret Indonesia dalam pusaran besaran konflik dalam waktu dekat. Bukan hanya di Eropa, tapi Kawasan Pasifik akan menjadi spot paling panas di hari-hari yang akan datang," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika