REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Penyaluran program Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 di wilayah Jawa Barat, terus bergulir. Hingga saat ini, BSU telah mencapai 77 persen dari total penerima mencapai 2,1 juta orang.
"Untuk BSU yang sudah disalurkan itu hampir lebih 70 persen, 77 persen yang sudah disalurkan untuk BSU di Jawa Barat. Besarannya Rp 600 ribu per orang, cuma satu kali," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat, Taufik Garsadi, pada acara Jabar Punya Informasi (Japri) Vol 105 di Gedung Sate Bandung, Selasa (11/10).
Program BSU sendiri, kata dia, bertujuan untuk menopang daya beli pekerja atau buruh dan untuk mendukung pemulihan ekonomi negara di tengah pandemi Covid-19. Bantuan ini, diberikan bagi pekerja/buruh penerima upah di bawah Rp 3,5 juta per bulan.
Menurutnya, seharusnya penyaluran Program BSU di Jawa Barat selesai pada Oktober 2022. Namun, ada sejumlah kendala yang dihadapi.
Salah satu kendala yang dihadapi dalam penyaluran Program BSU di Jawa Barat, kata Taufik, ialah terkait verifikasi data penerima, yang harus dipadukan dengan Kementerian Tenaga Kerja, BPJS Ketenagakerjaan dan pihaknya.
"Pertama kaiatan dengan verifikasi. Verifikasi ini dilakukan oleh Kemenaker. Jadi, data potensi penerima BPJS BSU di Jabar dari BPJS naker masuk ke Kemenaker itu dipadankan dengan data keluarga PKH, penerima bantuan lain. Sehingga, itu waktunya lama," papar Taufik.
Kendala yang kedua adalah adanya aturan penerima Program BSU harus memiliki rekening di Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara). "Jadi bagi yang belum, maka akan disalurkan melalui POS. Biasanya Kemenaker akan menyalurkan ke Bank Himbara," katanya.
Menurut Fahrudin Simbolon dari SPSI Jabar, buruh saat ini khawatir karena pada 2023 banyak pihak yang menyatakan Indonesia akan terkena krisis. Semua program yang diberikan untuk buruh, tentu sangat bermanfaat.
Salah satunya, program perumahan untuk buruh berupa manfaat layanan tambahan (MLT). "Tapi program ini harus di edukasi dan disosialiasasikan secara masif," katanya.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat Iendra Sofyan mengatakan, pihaknya bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat tengah mendiskusikan dampak kenaikan BBM bersubsidi pada kalangan buruh. "Dan yang kami khawatirkan ialah nasib buruh yang upahnya di bawah Rp 3,5 juta," katanya.
Iendra mengatakan, kemungkinan kelompok buruh dengan upah tersebut menggelar demo penolakan sangat bisa terjadi. Meskipun pihaknya berharap situasi tersebut bisa diredam.
Ikuti Whatsapp Channel Republika