REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemkot Bogor bersama ahli geologi dan kebencanaan, melakukan peninjauan ke lokasi tanah longsor yang menimpa Gang Kepatihan dan Gang Barjo, Kelurahan Kebon Kalapa, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Dari situ, Pemkot Bogor didorong untuk melakukan mitigasi bencana dan edukasi masyarakat yang tinggal di daerah berkontur.
Pengamat Tata Kelola Kota dari Universitas Pakuan (Unpak), Budi Arief, menjelaskan, mitigasi bencana seharusnya dilakukan sebelum bencana terjadi. Sehingga, bisa dilihat potensi-potensi bahaya di titik tertentu.
“Yang kedua, kita harus mengedukasi kepada masyarakat untuk membuat semacam terasering secara alami, menggunakan bambu. Itu mitigasi dan edukaisnya seperti itu,” kata Budi kepada Republika, Rabu (19/10).
Terkait penanganan bencana, Budi menyebutkan ada tiga hal yang bisa dilakukan. Yakni secara konvensional, semi permanen, dan permanen.
Untuk penanganan bencana secara konvensional, Budi mengatakan, hal itu bisa dilakukan dengan menggunakan turap bambu atau bambu tancap dengan dua lapis. Kemudian dibuat terasering di daerah berkontur dengan dilapis-lapis per bagian.
“Kedua, semi permanen. Itu menggunakan setengah geo membran untuk lapis demi lapis tanah untuk mengurangi tekanan non aktif dari gaya yang ditimbulkam oleh tanah,” sebutnya.
Kemudian, lanjut dia, menggunakan yang bersifat permanen dengan menggunakan beton bertulang. Dia menegaskan, tiga hal tersebut harus dilakukan dalam penanganan bencana secara simultan.
Tak lupa, Budi juga mengingatkan, terkait penanganan saluran air atau drainase. Baik pembuangan air hujan, maupun penanganan resapan air. Apalagi, di daerah Kebon Kalapa, muka air tanah Kali Cidepit lebih tinggi dibandingkan tanah tempat warga tinggal.
“Kemudian curah hujan tinggi. Drainase internal masing-masing yang punya rumah ditutup, yang tadinya lahan hijau harusnya meresap ke tanah, dia menjadi air yang run off. Itu yang menyebabkan aliran yang cukup deras yang tidak terkendali, itu yang bisa menyebabkan longsor juga,” jelasnya.
Di samping itu, Budi mengatakan, semua area Kota Bogor harus diperiksa mana yang berpotensi terjadi longsor. Masyarakat di daerah tersebut juga harus diedukasi membuat terasering di daerah rawan longsor. Baik melalui swadaya masyarakat, maupun bantuan dari Pemerintah Daerah.
“Hal hal itu yang harus dilakukan pemerintah kota dalam menangani mitigasi bencana ini. Jadi bukan sekadar ada masalah kemudian baru ditangani. Kita harus belajar dari situ,” tegasnya.