Jumat 04 Nov 2022 09:00 WIB

Fraksi PSI DPRD DKI Kritik Anies Bangun Jalur Sepeda: Enggak Jelas!

Eneng Malianasari menuding, pembangunan jalur sepeda memperlambat mobil dan motor.

Rep: Zainur Mahsir Ramadhan/ Red: Erik Purnama Putra
Petugas Dishub DKI menjajal jalur sepeda di kawasan Taman Semanggi, Jakarta selatan, Rabu (12/10/2022).
Foto: Republika/Putra M. Akbar
Petugas Dishub DKI menjajal jalur sepeda di kawasan Taman Semanggi, Jakarta selatan, Rabu (12/10/2022).

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Anggota Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta, Eneng Malianasari menuding, Jakarta sekarang ini bertambah macet. Hal itu semakin diperparah dengan menyempitnya jalanan di beberapa titik di Ibu Kota.

Tidak lain penyebabnya karena ada pembangunan jalur sepeda baru yang masif dilakukan pada era Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan. Menurut Eneng, program jalur khusus sepeda itu malah mengganggu mobilitas pemilik kendaraan pribadi. Hanya saja, sepeninggal Anies, beberapa jalur sepeda, khususnya di kawasan Kramat terkesan tak terawat karena diokupansi bajaj, mobil, hingga motor.

"Jalur sepeda yang dibangun di jalan protokol, ketimbang memperlancar mobil atau motor, justru malah memperlambat. Pada akhirnya itu jalur fungsinya enggak jelas. Sepedanya juga nggak ada, disebut jalur motor juga itu tidak boleh dilewati motor," ucap Eneng dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta di Grand Cempaka Resort, Kabupaten Bogor, Kamis (3/11/2022).

Anggota Fraksi PAN DPRD DKI, Farazandi Fidinansyah menyoroti pengerjaan jaringan utilitas di Ibu Kota membuat sejumlah jalan mengalami kerusakan. Hal itu menyebabkan lambatnya waktu tempuh karena pengendara harus berhati-hati.

"Jalanan dibongkar-bongkar, akhirnya ini jadi salah satu potensi kemacetan. Tolong kerja sama Dinas Perhubungan terkait rekayasa lalu lintasnya agar semuanya tetap berjalan dengan baik," tutur anggota Komisi B DPRD DKI itu.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2023, Pemprov DKI menyiapkan anggaran sebesar Rp 8,5 triliun untuk penuntasan kemacetan Jakarta. Namun demikian, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono meminta agar Dinas Perhubungan (Dishub) DKI bisa mengkaji upaya pengentasan macet tanpa anggaran besar.

"Tentunya kita ingin tahu rekayasa lalu lintas apa yang diterapkan dalam konteks penyesuaian alokasi anggaran," ujar Gembong.

Kepala Dishub DKI, Syafrin Liputo menjelaskan, pihaknya berupaya untuk mengoptimalkan anggaran tersebut untuk menekan angka kemacetan. Apalagi, pengembangan angkutan umum menjadi prioritas utama yang dikerjakan saat ini.

"Dengan kondisi anggaran yang tersedia kami akan mendorong mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dengan mengoptimalkan intelligent transport system," ujar Syafrin.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement