REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor mencatat ada 115 dari 209 sekolah dasar negeri se-Kota Bogor, mengalami kerusakan. Rencananya, pada 2023 akan ada 44 sekolah yang akan diintervensi sesuai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023.
Sekretaris Disdik Kota Bogor, Dani Rahadian, menyebutkan, 115 sekolah yang rusak itu terdata mengalami kerusakan berat dan sedang. Sebelumnya, jumlah sekolah yang akan diintervensi agar mendapatkan perbaikan tahun depan ada 43 sekolah. Namun, pada Sabtu (19/11), atap SDN Bantarjati 9 di Kecamatan Bogor Utara ambruk sehingga membutuhkan perbaikan segera.
“Yang 43 nanti tahun depan diintervensi. Mungkin nanti nambah 44. Ada yang rusak berat dan sedang. Kita lihat struktur atap ya,” kata Dani, Rabu (23/11).
Dani mengatakan, sebenarnya Disdik Kota Bogor memiliki Aplikasi Singgasana, dimana dalam aplikasi tersebut sekolah-sekolah dapat melaporkan kerusakan bangunan. Hanya saja, tidak semua sekolah melakukan itu.
Sehingga, kata dia, struktur bangunan sekolah yang disangka masih bagus justru mengalami kerusakan di dalam. Bahkan, beberapa sekolah terdata terakhir dilakukan renovasi pada 2004 dan 2010.
“Karena memang dilihat dari strukturnya masih bagus. Terus juga, dia nggak ada yang lihat kan, disangka bagus, tahu-tahu begini (ambruk),” ujarnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, mengatakan, ambruknya atap sekolah di beberapa sekolah dasar Kota Bogor menjadi masalah cukup serius. Lantaran peristiwa tersebut terjadi dalam kurun waktu setahun terakhir.
Menurut politisi PKS ini, perlu ada pemeriksaan teknis atau technical check up terhadap sekolah-sekolah yang memiliki potensi kerawanan kerusakan bangunan, untuk segera dilakukan intervensi pembangunan.
“Sebenarnya ini sudah kita sampaikan di beberapa waktu lalu. Cuma mungkin ini perlu kami kuatkan kembali,” tegas Atang.
Dia mengaku, akan berdiskusi dengan Disdik Kota Bogor, agar kerusakan yang terjadi bisa langsung diintervensi oleh APBD murni di 2023. “Dan harapan kita, ini bisa segera dijalankan di awal tahun, karena ini bisa mengganggu proses belajar mengajar kalau tidak segera dilakukan,” tuturnya.
Di samping itu, menurut Atang, seluruh pihak terkait seperti DPRD Kota Bogor, Disdik Kota Bogor, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, dan Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor harus duduk bersama. Selain 209 sekolah dasar negeri di Kota Bogor, ada 20 sekolah menengah pertama negeri yang harus juga menjadi perhatian.
“Ini mana saja yang harus kita paksa anggaran kita anggarkan, agar tidak terjadi potensi kerawanan bencana apalagi yang terkait dengan keselamatan anak didik kita. Saya kira mungkin nanti Komisi IV akan kita lakukan rapat gabungan dengan Disdik, Bappeda, BKAD, dan BPBD,” ucapnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
