REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menutup kemungkinan akan melakukan reshuffle atau perombakan jajaran kabinetnya kembali. Hal ini disampaikan Jokowi usai meresmikan Bendungan Sukamahi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12).
“Mungkin,” ujar Jokowi singkat.
Kendati demikian, ia tak menjawab saat ditanya kapan reshuffle akan dilakukan.
“Ya nanti,” lanjutnya.
Sebelumnya, hasil survey Charta Politika menunjukan mayoritas publik atau 61,8 persen responden setuju jika Jokowi merombak jajaran kabinetnya. Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, reshuffle perlu dilakukan agar Jokowi bisa meninggalkan warisan yang baik setelah tak menjabat nantinya.
Selain itu, reshuffle juga dinilai perlu dilakukan menjelang penyelenggaraan pemilu 2024. Sebab, beberapa menteri di Kabinet Indonesia Maju berencana untuk maju sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden.
Seperti diketahui, di periode kedua pemerintahannya ini, Jokowi telah melakukan reshuffle sebanyak 3 kali. Pertama yakni pada 23 Desember 2020 dengan merombak Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Agama, Menteri Perdagangan, Menteri KKP, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Kemudian reshuffle kedua dilakukan pada 28 April 2021. Saat itu Jokowi membentuk kementerian baru dan melebur dua kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kementerian Riset dan Teknologi menjadi Kemendikbudristek. Serta menunjuk Kepala BRIN dan juga Menteri Investasi/Kepala BKPM.
Sedangkan reshuffle terakhir dilakukan pada 15 Juni 2022 yakni merombak Menteri Perdagangan, Menteri ATR/Kepala BPN, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Wakil Mendagri, serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
