REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemkot Bogor telah mengusulkan besaran tarif transportasi massal Biskita Transpakuan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI. Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto, menyarankan sebaiknya besaran tarif dikaji dulu oleh tim independen.
“Sehingga besaran tarif benar-benar berdasarkan kajian dan perhitungan yang matang,” kata Atang kepada Republika, Rabu (28/12/2022).
Di samping itu, politisi PKS ini menilai, operasional Biskita Transpakuan di Kota Bogor sudah cukup baik. Namun, ada catatan penting bagi operator Biskita Transpakuan untjk melakukan perbaikan halte demi kenyamanan penumpang.
“Terutama untuk ramah disabilitas dan orangtua. Juga diharapkan cara berkendara pengemudi agar lebih sabar dan baik lagi,” ujar Atang.
Sebelumnya, Kepala Dishub Kota Bogor, Eko Prabowo, mengatakan, penerapan tarif Biskita Transpakuan saat ini masih dalam tahap kajian yang dilakukan Kemenhub. “Ada, sudah diusulkan. Tapi (Besaran tarif) jangan sekarang. Yang pasti nanti 1 Januari sudah harus bertarif,” kata Eko.
Lebih lanjut, Eko belum bisa menyebutkan berapa tarif yang akan diterapkan nanti. Termasuk apakah tarif yang diusulkan tergolong dalam kategori ekonomis atau tidak.
Hanya saja, Eko menyebutkan, nantinya akan ada perbedaan tarif baik untuk anak-anak, pelajar, mahasiswa, dan disabilitas. “Ya nanti ada perbedaan, masih dibahas,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, mengatakan, Pemkot Bogor tengah melakukan percepatan penambahan koridor 3 dan 4 untuk Biskita Transpakuan. Dimana trayek yang dilayani pada Koridor 3 ialah Terminal Bubulak-Sukasari/Lawang Gintung, sedangkan Koridor 4 melayani Ciawi-Pomad/Ciparigi.
Soal sistem dua koridor tambahan itu, kata dia, akan dilaksanakan melalui lelang dengan mengikutsertakan badan hukum dalam satu konsorsium melalui program konversi 3:1. Namun tidak menutup kemungkinan melalui program lain, yaitu mengganti angkot konvensional dengan angkot listrik.
Dedie menuturkan, penerapan tarif Biskita Transpakuan ini selaras dengan penambahan dua koridor baru. Juga dengan rerouting angkot di Kota Bogor.
“Yang pasti harus kita lihat dulu apakah (tarifnya) akan diterapkan Januari 2023, tetapi tentu ada kaitan dengan rerouting dan sebagainya. Besaran atau kisaran tarifnya juga harus realistis, tetap mengakomodir kepentingan masyarakat,” kata Dedie.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
