REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengatakan evaluasi terhadap Kabinet Indonesia Maju bukan dalam rangka membuat gaduh. Menurutnya, pernyataan terhadap Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo yang merupakan kader Partai Nasdem merupakan bentuk evaluasi.
"Yang disampaikan oleh PDI Perjuangan adalah hal-hal yang prinsipal, hal-hal yang fundamental terkait dengan etika politik. Dan kami menerima laporan-laporan juga dari DPR bahwa pascapengumuman Anies Baswedan oleh partai tersebut memang ada beberapa perubahan-perubahan policy yang ada di DPR," ujar Hasto di Kantor PDIP, Jakarta, Selasa (3/1).
Menurutnya, ada etika politik yang harus dijaga oleh partai politik yang tergabung di koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Adapun PDIP berusaha menjaga kinerja kabinet dengan evaluasinya tersebut.
"Sehingga yang kami lakukan adalah justru untuk membawa kultur demokrasi yang mengedepankan etika politik tersebut," ujar Hasto.
Dalam forum yang sama, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut, seharusnya menteri-menteri dari Partai Nasdem mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju. Ia mengacu pada kinerja Mentan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar.
"Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentle betul sudah seperti itu, akan lebih baik, untuk menteri menterinya (Nasdem) lebih baik mengundurkan diri," ujar Djarot.
Dia menilai, para menteri-menteri Nasdem kekinian sudah tidak cocok dengan apa yang diperjuangkan Jokowi di pemerintahan. Terlebih mengusung Anies yang kerap disebut sebagai antitesa dari mantan wali kota Solo itu.
"Itu lebih gentle. Ya, sebab apa, sebab, rupanya, mungkin agak tidak cocok dengan kebijakan pak Jokowi, termasuk yang disampaikan adalah sosok antitesis pak Jokowi," ujar Djarot.
Ikuti Whatsapp Channel Republika