REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR — Moda transportasi massal Biskita Transpakuan dicanangkan mulai berbayar pada tahun ini. Soal besaran tarifnya disebut masih dikaji Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengatakan, saat ini penumpang Biskita Transpakuan masih belum dipungut biaya. Menurut dia, pemerintah masih mematangkan rencana penerapan tarif Biskita Transpakuan. “Pertimbangannya tarif yang kita-kira sesuai dengan kemampuan masyarakat, ini Pak Wali Kota membutuhkan waktu untuk mempelajari itu,” kata Dedie, Kamis (5/1/2023).
Sementara ini muncul usulan besaran tarif Rp 5.500. Soal itu, Dedie mengatakan, Pemkot Bogor masih mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membayar (ability to pay/ATP), juga kesediaan masyarakat untuk membayar tarif (willingness to pay/WTP). “Jadi, dua unsur ini yang masih kita proses untuk didata dan dikaji. Ini Pak Wali sedang mempelajari, sedang berpikir. Termasuk juga karcis ini bisa menjadi karcis terusan. Karena, kalau Rp 5.500 tidak diberlakukan karcis terusan, tarifnya ketinggian,” ujar dia.
Dengan skema tarif atau karcis terus itu, Dedie mengatakan, penumpang tidak harus membayar dua kali jika harus menaiki bus dengan tujuan yang berbeda. Menurut dia, skema tarif atau karcis terusan ini ditujukan untuk meringankan biaya yang dikeluarkan pengguna Biskita Transpakuan.
Soal tarif atau karcis terusan itu, kata dia, Pemkot Bogor tengah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). “Koordinasi BPTJ ini terkait dengan karcis terusan. Kalau memang kita tidak berlakukan tarif terusan, nanti penumpang harus dua kali bayar. Ini sedang kita pikirkan dan juga mendorong IT BPTJ agar dapat menyelesaikan permasalahan ini,” kata Dedie.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
