REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pedagang gas subsidi 3 kilogram di Kota Bandung mengaku, keberatan dengan rencana Pertamina yang tidak memperbolehkan lagi gas dijual secara eceran. Mereka pun hanya mengambil unntung sedikit dari berjualan gas melon 3 kilogram.
"Kalau bisa jangan nggak dijual ke eceran, soalnya ngambil untungnya juga sedikit," ujar Guntur salah seorang pedagang gas 3 kilogram di Ledeng, Kota Bandung saat ditemui, Selasa (17/1/2023).
Pascapandemi Covid-19, dia mengaku, baru berjualan gas 3 kilogram selain menjual barang kelontong. Rencana tersebut dinilai membuat para pedagang kelontong atau warung khawatir tidak dapat menjual lagi gas 3 kilogram.
"Untungnya juga sedikit paling seribu, jadi momok buat pedagang," katanya.
Guntur pun berharap, pemerintah tidak merealisasikan rencana itu. Namun, apabila pemerintah tetap keukeuh melarang gas 3 kilogram dijual eceran akan mengikuti kebijakannya.
"Yang pasti pedagang kecil janganlah, tapi ya kembali lagi ke pemerintah kalau itu yang terbaik ikut aja," katanya. Terkait alasan pemerintah yang akan melarang gas 3 kilogram dijual eceran dan hanya dijual di pangkalan agar tepat sasaran, Guntur berpendapat, tidak menjamin rencana tersebut dapat membuat penyaluran menjadi tepat sasaran.
Salah seorang warga asal Jalan Pajajaran, Kota Bandung Evy Damayanti mengaku, rencana pemerintah melarang penjualan gas 3 kilogram secara eceran akan memberatkan masyarakat. Sebab, hal itu hanya akan menyulitkan mereka yang membutuhkan segera.
"Saya biasa beli di warung atau di agen, tapi kalau eceran dilarang berat. Kalau ke agen jauh terus antrean panjang," ungkapnya.
Sebelumnya, pemerintah berencana mengubah skema penyaluran elpiji bersubsidi atau LPG tiga kilogram kepada masyarakat. Sebelumnya, pemerintah telah mewacanakan penyaluran subsidi secara tertutup. Kali ini, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencoba menyalurkan subsidi berdasarkan verifikasi data pribadi atau KTP.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
