REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandung mengungkapkan, jumlah pemilih untuk pemilu tahun 2024, saat ini, bertambah sebanyak 170 ribu dibandingkan dengan tahun 2019 lalu. Jumlah tersebut diperkirakan mayoritas berasal dari kalangan milenial atau pemilih pemula.
"Dari data Itjen Dukcapil Kemendagri kemarin, disandingkan dengan pemilih berkelanjutan kita ada penambahan sekitar 170 ribu. Jadi kita di angka 1.893.082 dibandingkan 2019 yang hanya 1,7 juta lebih," ujar Ketua KPU Kota Bandung Suharti saat pelantikan 453 PPS di Gedung Sport Arcamanik Bandung, Selasa (24/1/2023).
Ia menuturkan, diperkirakan sekitar 40 hingga 50 persen pemilih di Kota Bandung adalah kalangan milenial. Namun, kata dia lebih lanjut, petugas KPU akan memastikan data tersebut di lapangan.
Suharti mengatakan, pengecekan data di lapangan pun untuk memastikan bahwa mereka yang terdata masih hidup. Pengecekan data akan dilakukan selama satu bulan ke depan.
"Tahun 2022 kita pernah sampling data, jadi data dari Itjen Dukcapil menyatakan sudah meninggal tapi di lapangan orangnya masih ada, dan ada juga orangnya sudah meninggal tapi datanya masih ada makanya satu bulan ke depan kita cek datanya ke lapangan," katanya.
Dia menyebut. pemilih pemula di Kota Bandung sendiri terdapat yang berusia 17 tahun dan pensiunan TNI dan Polri yang baru menggunakan hak politik. Suharti menambahkan, sebanyak 453 orang panitia pemungutan suara (PPS) dari 151 kelurahan dilantik dan selanjutnya akan digelar apel gelar pasukan untuk memastikan siap menggelar tahapan pemilu 2024.
"Pelantikan PPS sebanyak 453 orang dari 151 kelurahan dan akan dilanjut dengan apel gelar pasukan yang menyatakan penyelenggara di Kota Bandung siap melaksanakan tahapan pemilu tahun 2024," katanya.
Dia mengatakan, pelantikan menjadi momen awal bagi PPS menyatakan fakta integritas tadi. Mereka siap menyelenggarakan pemilu dengan segala konsekuensi dan mengedepankan kemandirian, imparsialitas, dan integritas yang tinggi.
Suharti menambahkan, anggota PPS saat ini tidak ada yang berasal dari unsur ASN. Namun, ke depan rekrutmen KPPS yang memerlukan hingga 50 ribu orang diperkirakan akan ada yang berasal dari ASN.
"Nggak perlu khawatir, sesuai dengan surat edaran Kemendagri ataupun PKPU, itu tidak masalah," katanya.
Dia mengatakan, tingkat kelurahan tiga orang PPS ditempatkan per kelurahan. Sedangkan untuk 7.524 TPS disiapkan KPPS masing-masing tujuh orang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
