REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat sudah maju ke depan menyampaikan dorongan ke Partai Nasdem dan PKS untuk membentuk Sekretariat Koalisi Perubahan. Hal ini dinilai penting sebagai bentuk keseriusan mengusung Anies Baswedan sebagai bacapres dalam Pilpres 2024.
Bagi Partai Demokrat, dorongan itu merupakan salah satu wujud dukungan tidak cuma kepada partai-partai untuk membentuk Koalisi Perubahan. Tapi, bentuk dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden mereka 2024 nanti.
Lewat Ketua Umum, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Partai Demokrat menegaskan kalau pertemuan partai-partai di Koalisi Perubahan bukan untuk transaksional dan pragmatisme. Tapi, mengemban amanah rakyat yang ingin perubahan dan perbaikan.
Selain Partai Demokrat, Partai Nasdem malah sudah secara resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bacapres mereka dalam Pilpres 2024 nanti. Uniknya, PKS malah masih tampak malu-malu untuk mendeklarasikan Anies atau Koalisi Perubahan.
Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP atau Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, mengatakan, dorongan sudah membuktikan komitmen dari Partai Demokrat. Baik untuk Koalisi Perubahan maupun untuk Anies Baswedan.
"Ini bukti keseriusan dan komitmen Partai Demokrat untuk mewujudkan Koalisi Perubahan," kata Herzaky kepada Republika, Kamis (26/1).
Terkait itu, kader-kader dari PKS sebenarnya sudah semakin sering menunjukkan dukungan untuk mengusung Anies Baswedan. Sayangnya, walau berulang kali coba meyakinkan komitmennya, belum ada deklarasi yang secara resmi dilakukan PKS.
Padahal, PKS sendiri mengakui, basis pemilih PKS dan Anies Baswedan terbilang mirip. Bahkan, survei yang dilakukan Lembaga Survei Kelompok Kajian dan Diskusi Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) menemukan, PKS dan Anies saling membutuhkan.
Herzaky menegaskan, Partai Demokrat secara institusi maupun Ketua Umum AHY secara personal mengedepankan aspirasi rakyat dalam membentuk Koalisi Perubahan tersebut. Harapan rakyat akan adanya perubahan dan perbaikan di Indonesia.
"Khususnya terkait masalah ekonomi, kesejahteraan sosial, keadilan, penegakan hukum dan demokrasi," ujar Herzaky.
Ikuti Whatsapp Channel Republika