REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali mengatakan bahwa yang berhak mengevaluasi menteri-menteri di Kabinet Indonesia Maju adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga, kritik yang kerap dilontarkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dipandang sebagai masukan saja bagi pemerintah.
Kendati menteri dari Partai Nasdem kerap dikritik PDIP, dia menegaskan, bahwa pihaknya sesungguhnya tak memiliki masalah dengan partai berlambang kepala banteng itu. Bahkan, keduanya disebut berteman sejak lama.
"Bagi kami, PDIP itu teman kami berkoalisi, bersama-sama di dua kali pemerintahan kan. Sehingga, kemudian tentunya kalau ditanya kenapa Nasdem menganggap PDIP sebagai teman, ya udah pasti wong itu kawan kita berkoalisi," ujar Ali kepada wartawan, Senin (30/1).
Adapun terkait perombakan kabinet atau reshuffle, dia menilai, bahwa hal tersebut merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai presiden. Partai Nasdem ditegaskan tetap berkomitmen mengawal pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin hingga 2024.
"Jadi menurut kami dua hal berbeda, kemudian nanti kader Nasdem di kabinet tidak memenuhi ekspektasi beliau, kemudian direshuffle. Kader Partai Nasdem kemudian diganti kader partai lain atau profesional saya pikir itu semua bergantung Pak Presiden," ujar Ali.
Jikalau reshuffle terjadi, dia yakin, bahwa hal tersebut dilakukan atas dasar kinerja, bukan alasan politis. "Kita ikuti saja, Nasdem selalu berpikir begini, apapun keputusan presiden soal reshuffle kabinet pasti basisnya kinerja bukan politik. Kita selalu berpikir positif," ujar anggota Komisi III DPR itu.
Pertemuan antara Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, dia yakini, tak membicarakan reshuffle. Menurutnya, ada topik lebih besar yang dibicarakan oleh keduanya pada Kamis (26/1).
"Kami melihat apapun yang dibicarakan oleh kedua tokoh tersebut, menurut kami untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena saya yakin pertemuan mereka itu tidak sekedar bicara hal remeh-temeh dan bicara tentang hal-hal yang hubungan kepentingan sesaat, tapi bicara kepentingan bangsa yang lebih luas," ujar Ali.
Ikuti Whatsapp Channel Republika