REPUBLIKA.CO.ID, SUMEDANG — Dalam upaya penanganan stunting, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumedang, Jawa Barat, mengembangkan aplikasi e-Simpati (Sistem Informasi Penanganan Stunting Terintegrasi). Aplikasi tersebut dilirik menteri Kesehatan (menkes) untuk diuji coba di kabupaten/kota lain.
Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir mengatakan, aplikasi e-Simpati mendata kasus stunting secara lebih akurat karena disertai nama dan alamat. Bupati pun bangga aplikasi penanganan stunting ini akan diuji coba untuk dimanfaatkan di daerah lain. “Dan Sumedang ini dikatakan Pak Menteri Kesehatan bisa menjadi percontohan penanganan stunting,” kata Bupati.
Menkes Budi Gunadi Sadikin mengunjungi Kabupaten Sumedang, Jumat (10/2/2023), untuk melihat langsung upaya penanganan stunting di sana. Menurut Bupati, kehadiran Menkes yang mengapresiasi aplikasi e-Simpati dapat menjadi motivasi bagi Kabupaten Sumedang.
“Saya sangat bersyukur dengan hadirnya Pak Menteri. Kami diberikan saran dan masukan, dan ini menjadi motivasi sendiri bagi kami untuk lebih baik,” ujar Bupati.
Menkes Budi Gunadi Sadikin mengaku datang ke Sumedang untuk melihat penanganan stunting. “Jadi, saya ingin datang dan melihat langsung apa yang dilakukan Kabupaten Sumedang dan bisa membantu terkait apa saja yang dibutuhkan Sumedang dalam penurunan angka stunting ini,” kata Menkes.
Dalam upaya penanganan permasalahan kasus kekurangan gizi kronis itu, Menkes melihat Pemkab Sumedang memanfaatkan platform digital. Ia menilai, pengembangan aplikasi tersebut merupakan salah satu bentuk komitmen Pemkab Sumedang dalam penanganan stunting.
“Aplikasi yang dimiliki Kabupaten Sumedang ini merupakan platform digital yang terbaik dan luar biasa,” ujar Menkes.
Menkes pun meminta izin kepada Bupati Sumedang untuk menguji coba aplikasi e-Simpati di 50 kabupaten/kota lain. Sasarannya, kata dia, daerah dengan kasus stunting yang terbilang tinggi.
Terkait stunting, menurut Menkes, pemerintah pusat pun tengah berupaya memperbarui Satu Data Indonesia. Dengan itu, kata dia, nantinya pemerintah bisa memiliki data yang pasti. “Termasuk di Kemenkes sendiri, kami memiliki Satu Data Kesehatan dan kita ingin memastikan data,” kata Menkes.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
