REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Realisasi pendapatan Jawa Barat tahun 2022 yang melebihi target, tidak terlepas dari pemanfaatan sistem digital. Oleh karena itu, menurut Kepala Badan Pendapatan (Bapenda) Jabar, Dedi Taufik, layanan tersebut akan terus dimaksimalkan Badan Pendapatan (Bapenda) Jabar.
Dedi sendiri, sempat menghadiri rapat koordinasi dengan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) belum lama ini. Rakor tersebut dilaksanakan sebagai pembuka 2023 untuk evaluasi kinerja tahun 2022 sekaligus perumusan strategi program di tahun 2023.
Beberapa poin yang dibahas adalah predikat ketiga terbaik yang diraih Jabar setelah Bali dan Yogyakarta sebagai daerah dengan digitalisasi pemerintahan. Predikat itu diberikan oleh Kemenko Perekonomian.
Kemenko Perekonomian menyatakan dari sisi outcome yang dihasilkan, Jawa Barat dinyatakan sebagai yang terbaik dibandingkan Bali dan Yogyakarta. Artinya, input data dari sisi proses harus dibenahi, karena realisasi atau outcome digitalisasi jawa barat terbaik diantara provinsi lain.
Menurut Dedi, evaluasi menjadi krusial karena ditinjau dari kesadaran masyarakat membayar pajak sudah sangat baik. Keberhasilan over target realisasi pendapatan 2022 sebesar 103,14 persen.
"Ini menjadi gambaran baiknya manajamen pendapatan daerah disamping tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak yang semakin meningkat di tahun 2022," ujar Dedi Taufik, Senin (13/2).
Dedi mengatakan, peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan tercermin dalam penggunaan digitalisasi pembayaran pajak dalam SAMBARA atau samsat on line. Yakni, sebanyak 741 ribu transaksi dengan volume penerimaan sebesar Rp 685 miliiar di tahun 2022.
Dedi optimistis, Jawa Barat bisa meraih indeks ETPD dan ajang championship terbaik di tahun 2023 ini. Optimisme ini didasarkan pada tingginya komitmen Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan jajaran TP2DD serta didukung oleh pihak perbankan sehingga ETPD di Jawa Barat bisa lebih baik baik di tahun 2023.
"Elektronifikasi transakasi pajak dan sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi langkah strategis dalam mendukung perluasan digitalisasi daerah pada semua sektor," papar Dedi Taufik.
Rakor TP2DD Pertama 2023 sendiri, dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Ir Setiawan Wangsaatmadja dan didampingi oleh Deputi Bank Indonesia Perwakilan Jawa Barat.
Tim TP2DD Provinsi Jawa Barat dan Kepala Bapenda atau BPKAD se Jawa Barat hadir dalam rakor, lalu dihadiri undangan lain dari Polda Jabar, Polda Metro, PT Jasa Raharja, Perbankan dan beberapa akademisi.
Saat Rakor, 27 kabupaten dan kota serta Bapenda Provinsi Jawa Barat berkomitmen untuk mempercepat digitalisasi daerah di tahun 2023 pada semua sektor pembangunan untuk mewujudkan pemerintahan yang melayani dan akuntabel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
