REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Kinerja pertanian Provinsi Jawa Barat (Jabar) pada 2022 lalu, baik di tingkat nasional. Oleh karena itu, menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperpanjang kontrak ribuan tenaga penyuluh pertanian dan petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan (POPT).
Ridwan Kamil menilai, pihaknya perlu memperpanjang kontrak para penyuluh dan POPT agar kinerja pertanian di Jabar bisa tetap moncer. “Hari ini kita mengkoordinasikan para penyuluh dan POPT untuk memperpanjang kontrak, karena kerjanya luar biasa kerja,” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil di Gedung Sate, Bandung, Senin (13/2/2023).
Emil mengatakan, produktivitas beras dalam bentuk gabah kering giling Jawa Barat pada 2021 itu meningkat 4 persen mendekati 5 persen di 2022. Bahkan pada 2022 lalu Jabar berhasil menjadi lumbung pangan ketiga secara nasional dengan kontribusi sebesar 17,58 persen atau setara 9,4 ton gabah kering.
Hal ini, kata Emil, menandakan Jabar dengan jumlah penduduknya yang besar tapi produktivitas juga naik. Untuk memperpanjang kontrak dan biaya operasional ribuan penyuluh pertanian, Pemprov Jawa Barat lewat Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (DTPH) mengalokasikan anggaran Rp 100 miliar.
“Rp 100 miliar anggaran kita sediakan untuk honor mereka dan operasional, yang menandakan kita sangat serius untuk memastikan kedaulatan pangan hadir di Jawa Barat,” paparnya.
Para penyuluh ini juga, kata dia, akan mendampingi calon peserta program Petani Milenial yang saat ini pendaftarnya pada 2022 lalu mencapai 20.000 orang, kemudian disaring menjadi tinggal 5000 orang.
“Lima ribu petani milenial ini sedang dimbing, mudah-mudahan tingkat keberhasilan lebih banyak dari tahun 2021 ya. Di 2021 itu 1.100 yang berhasil, yang kurang berhasilnya 500 peserta, kita kondisikan agar persentase keberhasilannya lebih banyak,” katanya.
Sementara menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura (DTPH) Jawa Barat, Dadan Hidayat, perpanjangan kontrak dan pemberian fasilitas pada 921 penyuluh tenaga harian lepas dan tenaga bantu penyuluh pertanian serta fasilitasi honor bagi 106 tenaga harian lepas ini, merupakan bagian dari dukungan Pemprov pada pengembangan SDM pertanian.
“Penyediaan penyuluh dalam membantu pengawalan dan pendampingan kepada pelaku utama dan pelaku usaha di lapangan ini menjadikan Jawa Barat satu-satunya provinsi yang paling besar kontribusinya terhadap SDM pertanian dibandingkan daerah lain di Indonesia,” paparnya.
Dadan mengatakan, anggaran Rp 100 miliar membuktikan Gubernur memiliki perhatian serius pada pengembangan SDM pertanian dimana total penyuluh pertanian yang berada di bawah dinasnya mencapai 3.753 orang.
“Pada 2022 mereka berhasil mendukung peran jabar sebagai lumbung pangan ketika di Indonesia. Mereka layak mendapat kontrak baru di 2023. Mereka ini agen pangan penyuluh provinsi dan sekitar 100 dari pusat ditempatkan di desa sebagai agen pertanian,” paparnya.
Para penyuluh ini juga, kata dia, akan mendampingi para peserta petani milenial dengan memberikan fasilitasi proses pembelajaran, mengupayakan kemudahan akses ke sumber informasi dan sumber lainnya agar bisa mengembangkan usahanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
