REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Kepala Polresta (Kapolresta) Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo berharap situasi menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024 tetap kondusif. Untuk itu, Polresta akan berupaya mengantisipasi hal-hal yang dinilai dapat mengganggu situasi kondusif pemilu, seperti hoaks.
Selain hoaks, ujaran kebencian, juga praktik kampanye hitam pun menjadi perhatian. Termasuk yang memanfaatkan media sosial. Mengantisipasi hal itu, Polresta Bandung akan melakukan patroli siber.
Kapolresta mengatakan, hoaks atau ujaran kebencian dapat mengganggu kedamaian ajang politik.
“Jangan sampai ada hoaks, ujaran kebencian, ajakan di media sosial yang sifatnya adalah mengotak-ngotakkan, terpolarisasi, yang bisa menimbulkan ‘panas’. Kalau ‘hangat’ boleh, namanya juga demokrasi, beda pendapat sebuah keniscayaan,” kata Kapolresta di Markas Polresta Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Senin (20/2/2023).
Dalam pelaksanaan patroli siber, menurut Kapolresta, Polresta Bandung akan bekerja sama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bandung. Kapolresta mengingatkan, tindakan menyebar hoaks, ujaran kebencian, ataupun kampanye hitam bisa dijerat pidana.
Kapolresta mengatakan, pihaknya telah mempelajari hasil analisis dan evaluasi (anev) kegiatan pengamanan kepolisian pada Pemilu 2019.
Menurut dia, anev tersebut menjadi salah satu acuan untuk melakukan pengamanan Pemilu 2024. “Yang terjadi di Pemilu 2019, kita diskusikan bersama, supaya di Pemilu 2024 tidak terjadi kembali dan kondusif,” kata Kapolresta.
Di samping itu, Polresta Bandung akan berupaya membantu meningkatkan partisipasi warga dengan hak pilih pada Pemilu 2024. Untuk itu, kata Kapolresta, pihaknya memerintahkan personel Bhabinkamtibmas di setiap wilayah mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya.
“Semakin tinggi masyarakat berpartisipasi dalam pemilu, legitimasi pemilu akan baik,” ujar Kapolresta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
