Selasa 07 Mar 2023 21:15 WIB

Survei FAO-IPB: Dua Desa Jabar Masuk Kategori Full Development Digital

Survei FAO-IPB dilakukan, antara lain terhadap 17 desa di wilayah Jabar.

Rep: Dea Alvi Soraya/ Red: Irfan Fitrat
Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar Lokakarya Ekosistem Desa Digital di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (7/3/2023).
Foto: Dea Alvi Soraya/Republika
Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) menggelar Lokakarya Ekosistem Desa Digital di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (7/3/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), didukung Institut Pertanian Bogor (IPB), melakukan survei desa digital di Indonesia selama dua tahun terakhir. Dari 132 desa yang menjadi sasaran survei, 17 di antaranya berada di wilayah Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Survei dilakukan untuk menilai penerapan digitalisasi desa dan ekosistemnya, termasuk perkembangan teknologi dan tingkat adopsi untuk menentukan kematangan inovasi digital yang dipraktikkan.

Ketua Tim Survei IPB, Yani Nurhadryani, mengatakan, 17 desa di Provinsi Jabar yang menjadi sasaran survei tersebar di Kabupaten Indramayu, Majalengka, Kabupaten Bandung, Sukabumi, Tasikmalaya, dan Bogor. Desa sasaran survei, kata dia, dikategorikan menjadi empat sektor, yakni pertanian, peternakan, perikanan, dan e-government.

Dalam penilaian atau pengukuran, Yani menjelaskan, tim peneliti mencoba melihat seberapa baik ekosistem digital village di masing-masing desa. Di antaranya terkait kecepatan internet, tingkat literasi digital masyarakat, kemampuan ekonomi, dan local ownership.

 

Hasil survei, menurut Yani, ada dua desa di Jabar yang masuk kategori full development desa digital. “Dari 17 desa, hanya dua saja, Desa Alamendah dan Desa Puntang, yang mampu mencapai level tertinggi penerapan digital village development,” ujar Yani, dalam Lokakarya Ekosistem Desa Digital yang digelar FAO dan IPB di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (7/3/2023).

Dalam survei tersebut terdapat enam level kategori. Yani menjelaskan, level pertama mencakup desa yang baru mengenal konsep digitalisasi atau baru memiliki fasilitas internet. Level kedua mencakup desa yang banyak warganya memiliki gawai, tapi masih ditujukan untuk keperluan pribadi, seperti penggunaan media sosial.

Level ketiga mencakup desa yang memiliki fasilitas digital, seperti internet, namun kesadaran masyarakat tentang pelayanan berbasis digital masih belum optimal. Level keempat adalah desa yang memiliki fasilitas dan layanan berbasis digital, tapi masih berada di tahap uji coba.

Adapun level lima mencakup desa yang sudah ditunjang teknologi digital dan dimanfaatkan, tapi dinilai belum optimal. “Sedangkan level enam adalah desa yang sudah banyak diterapkan (digitalisasi), tapi masih perlu dicarikan model bisnis yang lebih tepat agar pemakaiannya lebih luas lagi,” kata Yani.

Berdasarkan hasil survei di 132 desa di Indonesia, ada beberapa masukan yang disampaikan terkait upaya digitalisasi di desa dan fasilitas penunjangnya.

“Internet di Indonesia sejatinya sudah bagus, tapi masih ada beberapa spot yang belum terlayani, seperti area pertanian dan tambak. Digital literasi juga sejatinya sudah cukup bagus, tapi awareness masih perlu dikembangkan lagi, dan kami berharap ada kolaborasi dari pemerintah, akademisi, dan stakeholder untuk meningkatkan penerapan dan pengembangan digital village,” kata Yani.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement