Kamis 09 Mar 2023 17:56 WIB

Pemkot Minta Jalan Provinsi dan Nasional di Sukabumi Dibenahi

Setidaknya ada tiga ruas jalan di Kota Sukabumi yang mengalami kerusakan.

Rep: Riga Nurul Iman/ Red: Irfan Fitrat
(ILUSTRASI) Jalan rusak.
Foto: Republika/Ali Yusuf
(ILUSTRASI) Jalan rusak.

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI — Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, Jawa Barat, menerima keluhan terkait kondisi sejumlah jalan yang mengalami kerusakan. Ruas jalan yang kondisinya rusak itu disebut merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) atau pemerintah pusat.

“Merespons keluhan warga terkait kondisi beberapa ruas jalan yang mengalami kerusakan parah, pemkot telah mengambil langkah-langkah,” kata Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi, Kamis (9/3/2023).

Baca Juga

Terkait jalan provinsi, Fahmi mengaku sudah berkomunikasi dengan jajaran Pemprov Jabar. Adapun soal jalan nasional dikomunikasikan dengan pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Diharapkan jalan provinsi maupun nasional yang mengalami kerusakan dapat segera diperbaiki.

Disebut ada dua jalan yang merupakan kewenangan Pemprov Jabar dan kondisinya mengalami kerusakan, yaitu ruas Jalan Lingkar Selatan dan Jalan Pelabuhan II Kota Sukabumi. Di ruas Jalan Lingkar Selatan, misalnya, di beberapa titik berlubang. Adanya lubang itu dinilai bisa membahayakan pengguna jalan.

“Informasi yang kami dapatkan, Pemprov Jabar telah melakukan survei kerusakan jalan,” kata Fahmi.

Rencananya pada pertengahan Maret 2023 ini akan dilakukan pekerjaan perbaikan di kedua ruas jalan tersebut.

Sementara terkait ruas Jalan Bhayangkara, kata Fahmi, merupakan jalan nasional. Dilaporkan ruas jalan nasional itu mengalami kerusakan, khususnya di sekitar SDN Gunungpuyuh CBM. Menurut dia, upaya komunikasi sudah dilakukan dengan kementerian terkait.

Fahmi berharap ruas jalan provinsi dan nasional yang mengalami kerusakan di wilayah Kota Sukabumi itu dapat lekas dibenahi, sesuai dengan kewenangannya.

“Tak perlu mencaci, tak perlu memaki, dan sampaikan dengan cara yang baik kepada Pemda Provinsi Jawa Barat dan juga kementerian untuk segera dilakukan perbaikan,” kata Fahmi.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement