REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tegas menolak penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Hal tersebut juga menjadi aspirasi dari masyarakat Indonesia, setelah dia berkeliling ke berbagai wilayah.
Namun kenyataannya, justru hadir putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang menunda Pemilu 2024. Putusan itu hadir setelah beberapa waktu sebelumnya berhembus isu perpanjangan masa jabatan presiden.
"Makin dekat dengan pemilu, makin banyak gangguan, tantangan, dan ujiannya. Kita harus berani dan bersatu, untuk menghadapinya bersama-sama," ujar AHY dalam pidato politiknya, Selasa (14/3/2023).
Tegasnya, penundaan Pemilu 2024 hanya akan menghasilkan kebingungan baru bagi Indonesia. Salah satunya saat negara ini tak memiliki presiden tetap yang memimpin Indonesia.
Kekacauan juga akan terjadi di lembaga legislatif berbagai tingkat. Dia mempertanyakan, apa yang akan terjadi jika wakil rakyatnya di parlemen hanya merupakan pelaksana tugas (Plt) anggota DPR dan DPRD.
"Kalau di negara kita ada Plt presiden dan ribuan Plt wakil rakyat yang berkuasa dan berkerja selama dua hingga tiga tahun betapa kacaunya chaosnya situasi nasional kita," ujar AHY.
Agar Pemilu 2024 berjalan sesuai harapan, Partai Demokrat merekomendasikan pentingnya permainan yang adil dan sportif. Sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku.
Elemen fair play yang paling penting adalah hadirnya netralitas negara. Seluruh aparatur negara harus benar-benar netral, baik TNI, Polri, BIN, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya.
"Kami juga berharap para penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu, bisa menjalankan tugasnya dengan baik, secara independen. Jika kondisi itu terjadi, InsyaAllah pemilu kita akan damai," ujar AHY.
"Karena ada fair play, tidak ada kecurangan. Menang atau kalah akan diterima, jika terjadi dalam permainan yang adil dan sportif," sambung putra sulung Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
