REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI – Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 mulai disusun oleh Pemerintah Kota Sukabumi melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di GOR Merdeka Kota Sukabumi, Kamis (16/3/2023). Tema Musrenbbang kali ini, yakni ‘Seragam Beragam’.
Musrenbang Kota Sukabumi dihadiri langsung oleh Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) Kota Sukabumi. Hadir pula dalam sesi diskusi, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Jawa Barat Indra Permana, pejabat dari Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Wilayah II Kementerian Dalam Negeri, dan Kepala Bappeda Kota Sukabumi Reni Rosyida Muthmainnah.
‘’Musrenbang ini unik, karena terakhir dilakukan pada masa kepemimpinan wali kota dan wakil wali Kota Sukabumi 2018-2023,’’ '' ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dalam sambutannya. Selanjutnya, jabatan wali Kota Sukabumi akan diisi oleh pejabat sementara (Pjs) hingga pelantikkan kepala daerah terpilih dalam pilkada serentak 2024.
Pjs wali Kota Sukabumi nanti, sebut Fahmi, akan mendapatkan arah dan kebijakan strategi pembangunan Kota Sukabumi dari ajang Musrenbang tersebut. Keunikan yang kedua dalam Musrenbang ini, yakni tema yang diusung yaitu ‘Seragam Beragam’.
Selama satu tahun lebih, sebut Fahmi, Kota Sukabumi akan dipimpin oleh Pjs wali Kota. Pjs wali Kota Sukabumi nanti, akan menyusun rencana pembangunan daerah (RPD) 2024 – 2026. Tema pembangunan 2024, kata dia, yakni peningkatan kondusivitas Pemilu dan Pilkada.
‘’Bersyukur perencanaan pembangunan Kota Sukabumi menjadi yang terbaik di Jabar, dan sudah presentasi di Bappenas untuk penilaian tingkat nasional,'' tutur Fahmi. Pihaknya berharapakan menghasilkan yang terbaik dalam perencanaan pembangunan daerah di nasional.
Kepala Bappeda Kota Sukabumi Reny Rosyida Muthmainnah menambahkan, Musrembang RKPD 2024 merupakan forum antarpemangku kepentingan, dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah Kota Sukabumi 2024.
Tujuannya, sambung dia, yakni menyepakati permasalahan pembangunan daerah, prioritas pembangunan daerah, program kegiatan pagu indikatif indikator dan target kinerja serta lokasi. Berikutnya, penyelarasan program dan kegiatan pembangunan dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
