Menurut Anhar, salah satu faktor tidak tercapainya target itu karena Bandung merupakan kota metropolitan dengan mobilitas penduduk yang tinggi. Target sasaran vaksinasi pun dinilai terlalu tinggi.

“Kami sudah berupaya bersurat ke Kemenkes untuk mengubah target tersebut, tapi Kemenkes tidak mau mengubah target tersebut dengan beberapa pertimbangan,” kata dia.

Karena itu, Anhar mengatakan, dibuat sejumlah strategi untuk dapat mencapai target cakupan vaksinasi pada Sub-PIN Polio kali ini, di antaranya dengan pelibatan seluruh RS.

Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan, strategi lainnya adalah meningkatkan kualitas sweeping yang dilakukan aparat kewilayahan, puskesmas, kader posyandu, juga kelurahan dan kecamatan.

“Beberapa kelurahan melaksanakan sweeping plus-plus, menyisir seluruh ruang yang ada balitanya. Ternyata hasilnya luar biasa. Banyak balita yang ada kemungkinan tidak terdata oleh posyandu, seperti di wilayah apartemen, kos-kosan, dan perumahan kawasan elite,” ujar Ema.

Menurut Ema, Dinkes juga perlu mencari tahu lebih lanjut melalui RS dan dokter spesialis anak untuk menyisir angka vaksinasi yang bisa saja terlewat.

“Bisa jadi selama ini ada dari kalangan tertentu yang tidak vaksin ke posyandu, tapi vaksin ke RS besar atau dokter anak. Sebab, tidak semua masyarakat di kalangan tertentu mau memanfaatkan faskes yang disediakan pemerintah, seperti posyandu,” ujar Ema.

Ema berharap orang tua yang mempunyai balita untuk mengikuti Sub-PIN Polio ini. “Kalau fase balita itu kita harus fokus ke konstruksi kesehatannya. (Vaksinasi) Polio ini jadi salah satu upaya untuk menyiapkan balita menjadi SDM yang optimal,” kata dia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika