Kamis 25 May 2023 20:14 WIB

Komisi 5 DPRD Jabar Soroti Upaya Tekan Pengangguran Lulusan SMK

Komisi 5 DPRD Jabar melihat langkah yang dilakukan di Jatim.

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Irfan Fitrat
Pimpinan dan Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur (Jatim), Kamis, (25/5/2023).
Foto: Dok Humas DPRD Jabar/Fahmi
Pimpinan dan Anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur (Jatim), Kamis, (25/5/2023).

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA — Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) mendorong sinergi jajaran pemerintah provinsi (pemprov) dan pihak terkait dalam upaya menekan angka pengangguran, khususnya lulusan SMK. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya menilai, angka pengangguran lulusan SMK masih terbilang tinggi.

Hal itu disampaikan Abdul Hadi Wijaya saat memimpin kunjungan kerja Komisi 5 DPRD Jabar ke Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Kamis, (25/5/23), sebagaimana dilansir Humas DPRD Jabar.

Baca Juga

Menurut Abdul Hadi, berdasarkan hasil kunjungan kerja itu, Jatim dan Jabar mempunyai program yang setara dalam dunia pendidikan. Namun, ia menilai, Jatim memiliki keunggulan dari sisi eksekusi terkait SMK.

“Contoh, bahwa ternyata di sini (Jatim) tingkat pengangguran kontribusi dari SMK enam persen. Di Jawa Barat masih kita bicara angka 12-13 persen. Jadi, ini berarti signifikan. Bagaimana caranya, ternyata ada dukungan yang sangat kuat dari Bupati dari Kadis (kepala dinas), dan lain-lain, sehingga mereka bisa melakukan beberapa langkah-langkah terobosan, tanda petik menekankan vokasi dan lainnya,” kata Abdul Hadi, yang akrab disapa Gus Ahad.

 

Menurut Gus Ahad, atas sinergisitas yang dibangun dengan kuat oleh gubernur Jatim beserta jajarannya, bukan hanya tingkat pengangguran lulusan SMK yang menurun. Ia menilai, sinergi itu juga terkait dengan kebijakan kesejahteraan, serta kompetensi dari guru SMK yang dibina secara khusus.

“Guru-guru Jawa Timur untuk SMK itu lebih banyak jadi juara dalam kompetisi-kompetisi dibanding Jawa Barat. Itu fakta yang harus disampaikan. Kalau Jabar mau jadi juara, cari yang lebih hebat,” kata Gus Ahad.

 

photo
Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) Abdul Hadi Wijaya. - ( Dok Humas DPRD Jabar/Fahmi)

 

Gus Ahad mengatakan, Komisi 5 DPRD Jabar akan berupaya mendorong Pemprov Jabar agar dapat menguatkan langkah-langkah terkait pendidikan yang berkaitan dengan SMK. “Ini PR (pekerjaan rumah) buat Pak Kadis, Pak Sekda (Sekretaris Daerah), Pak Gubernur, termasuk nanti Plt-nya (pelaksana tugas gubernur),” kata dia.

Alokasi DAU untuk PPPK

Dalam kunjungan kerja Komisi 5 DPRD Jabar ke Jatim, Gus Ahad juga menyoroti soal pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Menurut dia, di Jatim sepenuhnya DAU untuk PPPK.

 

Yuk gabung diskusi sepak bola di sini ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement