REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) secara resmi membuka perdagangan saham. Pembukaan dilakukan dengan Penandatanganan Pencanangan Literasi dan Inklusi Pasar Modal kepada 1.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemda Provinsi Jabar serta Pendirian Galeri Investasi BEI di kantor Pemprov Jabar. Kegiatan seremoni berlangsung di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (3/8/2023).
Menurut Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, pencanangan literasi pasar modal kepada 1.000 ASN di Jabar ini merupakan bentuk kolaborasi BEI, Pemda Provinsi Jabar, Otoritas Jasa Keuangan, bank bjb, dan bjb Sekuritas agar masyarakat dalam hal ini kalangan ASN lebih melek investasi, khususnya di pasar modal.
"Diharapkan investasi di pasar modal tidak hanya menjadi aktivitas bagi masyarakat perkotaan, secara inklusi masyarakat umum pun dapat turut meramaikan pasar modal," ujar Uu Ruzhanul.
Berdasarkan data BEI, jumlah investor dalam negeri di pasar modal hingga akhir Juli 2023 mencapai angka 11.379.502 Single Investor Identification (SID) dan jumlah investor saham sebesar 4.888.910 SID.
Sementara di wilayah Jabar sampai akhir Juni 2023, jumlah investor pasar modal mencapai 2.513.862 SID dan jumlah investor saham sebanyak 1.025.021 SID.
"Dari data menunjukkan Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah investor pasar modal yang cukup banyak," katanya.
Uu mengatakan, edukasi dan literasi investasi pasar modal perlu digencarkan mengingat seiring era digital yang begitu disruptif rawan berseliweran di media sosial pihak-pihak menawarkan investasi yang menggiurkan. Tapi ternyata berkedok penipuan atau populer disebut investasi bodong. Hal ini tak menutup kemungkinan juga bisa menjerat ASN.
"Kadang masyarakat bingung memilih dan memilah mana yang memiliki masa depan cerah dan mana yang menipu," kata Uu.
Maka melalui Galeri Investasi BEI di kantor Pemprov Jabar, kata dia, diharapkan dapat menekan praktik investasi bodong di tataran masyarakat, khususnya kalangan ASN.
"Sekaligus semakin mampu menjangkau calon investor baru di Jabar," katanya.
Wagub Uu Ruzhanul mengatakan, potensi penerbitan obligasi daerah sebagai salah satu skema pembiayaan pembangunan oleh Pemdaprov Jabar.
Menurutnya, hal itu masih memerlukan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat. Pemdaprov Jabar pun masih mencari peluang pendanaan lain yang potensial.
"Kami yakin kalau masyarakat sudah tahu tentang obligasi daerah pasti mereka akan semangat," kata Uu Ruzhanul.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
