REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani angkat bicara terkait pernyataan politisi PDIP Budiman Sudjatmiko yang mengaku siap dijatuhi sanksi oleh DPP PDIP atas sikap politiknya mendukung Prabowo Subianto sebagai capres Pilpres 2024. Muzani membuka pintu untuk Budiman menjadi kader Partai Gerindra apabila mantan aktivis 1998 itu dipecat oleh PDIP.
"Gerindra partai terbuka, bisa menerima siapa pun. Yang penting satu, menerima dengan semua yang sudah kita putuskan, baik anggaran dasar, anggaran rumah tangga, calon presiden, manifesto perjuangan dan seterusnya," kata Muzani kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (19/8/2023).
Muzani menyebut, Budiman adalah sosok aktivis yang menginspirasi karena pernah menjadi simbol perlawanan terhadap rezim Orde Baru. Budiman jelang 1998 merupakan aktivis mahasiswa sekaligus Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik (PRD), salah satu organisasi yang getol berupaya melengserkan Presiden Soeharto.
"(Budiman adalah) sosok anak muda, aktivis yang punya kemampuan dan tingkat integritas yang tinggi, sehingga bagi kami itu sosok yang penting untuk memberikan inspirasi buat kami semua," kata Muzani.
Dalam kesempatan itu, Muzani membantah, bahwa acara deklarasi Budiman dukung Prabowo sengaja digelar di Jawa Tengah untuk menggerus suara PDIP di provinsi tersebut. Sebagai catatan, Jawa Tengah selama ini dianggap sebagai 'kandang banteng' karena PDIP selalu menang dalam berbagai pemilihan di sana.
"Itu karena Mas Budiman orang Cilacap, Jawa Tengah. Bukan (untuk penetrasi ke basis PDIP)," ujarnya.
Budiman secara terbuka mendeklarasikan dukungan terhadap calon presiden dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam acara bertajuk Deklarasi Prabowo-Budiman Bersatu (Prabu) di Marnia Convention Center, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/8/2023). Acara tersebut turut dihadiri Prabowo. Padahal, partainya Budiman, PDIP, mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.
Budiman mengaku, siap dijatuhi sanksi oleh DPP PDIP atas langkah politiknya itu. Sosok yang dekat dengan Presiden Jokowi itu juga mengaku, akan mempertanggungjawabkan sikap politiknya. "Saya siap misal ada sanksi. Tapi saya yakin, saya tak punya prasangka buruk kepada partai PDI Perjuangan," kata mantan anggota DPR Fraksi PDIP itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika