REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Penggunaan anggaran pemerintah harus tepat sasaran. Prinsip transparansi, menjadi krusial dalam praktiknya. Namun, banyak kasus di berbagai daerah terjadi dugaan penyelewengan.
Dalam satu kesempatan, Presiden Joko Widodo menyinggung hal ini. Dia menyoroti data ketidaksesuaian anggaran di beberapa pemda. Beberapa contoh, di antaranya anggaran penggunaan anggaran stunting. Dari Rp 10 Miliar anggaran yang tersedia, separuh lebih malah dialihkan untuk rapat, perjalanan dinas, dan kegiatan penyuluhan. Padahal, dana tersebut bisa dimaksimalkan untuk pemberian makanan bergizi bagi balita dan ibu hamil.
Menurut Dewan Eksekutif Tim Akselerasi Pembangunan Provinsi Jabar, Juwanda, isu yang terjadi di luar Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini ditangkap oleh Ridwan Kamil.
Juwanda menjelaskan, total Anggaran APBD seluruh Pemda mencapai Rp 1.200 triliun dan nilai APBN sebesar Rp 2.463 Triliun. Permasalahan atau penggunaan yang tidak tepat sasaran ini tidak bisa dibiarkan berlarut. “Ridwan Kamil memiliki concern terhadap penggunaan teknologi dan inovasi dalam sistem penganggaran semenjak menjadi Walikota Bandung. Inovasi ini juga dibawa saat beliau menjabat sebagai Gubernur Provinsi Jawa Barat,” ujar Juwanda, Kamis (24/8/2023).
Menurutnya, Ridwan Kamil pun maju dengan menerapkan sebuah sistem yang telah mengubah paradigma dalam pengelolaan dan penyaluran anggaran. Yaitu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Dalam penyusunan APBD 2023 saja, kata dia, sudah 539 Pemda yang menginputkan datanya ke dalam SIPD. Kini, transparansi bukan hanya mimpi.
"Dengan SIPD, setiap rupiah anggaran dapat dipantau dan kita bisa melihat dengan jelas bagaimana dana tersebut digunakan,” kata Juwanda.
SIPD, kata dia, adalah perwujudan dari transformasi digital di bidang pemerintahan. Dalam SIPD, setiap detil kegiatan, dari judul hingga rincian anggaran, diinput ke dalam sistem secara digital.
Dari data tersebut, kata dia, analisis mendalam bisa dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat dan akurat. Sehingga potensi penyelewengan anggaran dapat terdeteksi dan dicegah sejak dini. Selain itu, SIPD mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, karena pihak eksekutif dan legislatif dapat berkolaborasi secara efisien dalam pengelolaan anggaran.
Sebagai contoh nyata dari manfaat penggunaan teknologi ini, kata dia, semua dapat melihat bagaimana sistem berhasil mengidentifikasi rencana anggaran yang tidak efisien. Saat pertama digunakan di Kota Bandung, ditemukan adanya rencana pembelian camera underwater padahal secara karakteristik wilayah, tidak perlu sampai membeli camera underwater.
Contoh lainnya, kata dia, saat merekap belanja penunjang, ternyata ditemukannya rencana pembelian kertas HVS selama 1 tahun yang jumlahnya mencapai 342.501 rim, yang jika kita kumpulkan seluruh pembelian ini bisa menutupi lahan 2 Ha.
"Ketidaksesuaian ini ditemukan sejak awal, sehingga alokasi anggaran bisa langsung dikoreksi sebelum penentuan APBD," katanya.
SIPD juga, kata dia, mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data. Pemerintah kini dapat membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dan efektif dengan berbasis pada data yang akurat dan terkini. Keputusan berbasis data juga meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, sehingga anggaran dapat dialokasikan ke area yang membutuhkan perhatian lebih.
Meski SIPD telah menunjukkan dampak positifnya, kata dia, semua harus menyadari bahwa perubahan sejati membutuhkan komitmen dari semua pihak. Yakni, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah, legislatif, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
“Kita semua harus bersatu untuk memastikan integritas dan efektivitas pengelolaan anggaran negara. Pemerintah Provinsi Jawa Barat sendiri, khususnya Bappeda, BPKAD dan Diskominfo Provinsi Jawa Barat sangat berkomitmen penuh dalam pengembangan aplikasi SIPD yang akhirnya diduplikasi oleh Kementerian Dalam Negeri untuk digunakan oleh seluruh Pemda,” paparnya.
Juwanda mengatakan, Teknologi dan inovasi bukan hanya tentang menciptakan produk baru atau layanan yang lebih cepat. Tetapi juga tentang membuat pemerintahan lebih efisien, lebih transparan, dan lebih akuntabel.
Ikuti Whatsapp Channel Republika