REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat Politik dari Citra Institute, Efriza menyoroti pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang mengaku tak diajak diskusi secara khusus oleh Prabowo Subianto soal pergantian nama koalisi. Koalisi pendukung capres Prabowo baru saja berganti nama dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi Koalisi Indonesia Maju. 

Menurut Efriza, pengakuan Cak Imin bahwa dirinya baru mengetahui pergantian nama itu sesaat sebelum diumumkan menunjukkan bahwa partai politik pendukung Prabowo tidak kompak. Pengakuan Cak Imin itu bisa menjadi awal terbukanya konflik internal di Koalisi Indonesia Maju. 

Dia pun menduga, Imin bisa saja merasa dipinggirkan akibat tak dilibatkan secara khusus dalam pergantian nama. Apalagi, PKB merupakan partai luar pertama yang berkomitmen mendukung Prabowo. "Apabila pernyataan Cak Imin itu tidak disikapi, bisa jadi dia merasa disakiti, dipinggirkan," kata Efriza ketika dihubungi Republika dari Jakarta, Selasa (29/8/2023). 

Sebagai catatan, KKIR yang dideklarasikan pada Agustus 2022 awalnya hanya terdiri atas Partai Gerindra dan PKB. Dalam piagam deklarasi KKIR, Prabowo dan Cak Imin punya kewenangan penuh menentukan capres-cawapres yang hendak diusung pada Pilpres 2024. 

Belakangan, PPP, Partai Golkar, dan PAN ikut mendukung Prabowo dan bergabung dalam KKIR. Setelah itu, tepatnya pada Senin (28/8/2023) malam, baru lah nama koalisi tersebut berganti menjadi Koalisi Indonesia Maju. 

Efriza melanjutkan, perubahan nama koalisi sebenarnya adalah hal yang biasa dilakukan sebelum pasangan capres-cawapres didaftarkan ke KPU RI. Namun, dalam politik, hal-hal yang bersifat remeh seperti nama bisa menjadi awal mula munculnya benih perpecahan. 

Dia mengingatkan, peluang menang Prabowo dalam Pilpres 2024 akan menurun apabila PKB meninggalkan Koalisi Indonesia Maju. Sebab, elektabilitas Prabowo lemah di Jawa Timur, provinsi yang menjadi kantong suara PKB selama ini. "PKB tak bisa dianggap sebelah mata," ujarnya. 

"Jangan lupakan pula, PKB adalah juga representasi NU. Amat memungkinkan itu lah sebabnya nama Muhaimin masih ada dalam lima besar kandidat cawapres kubu Ganjar," kata Dosen Ilmu Pemerintahan di Universitas Sutomo, Serang, Banten itu menambahkan. 

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengumumkan nama Koalisi Indonesia Maju setelah berembuk bersama ketua-ketua partai anggota koalisi, yaitu Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pada rangkaian peringatan HUT Ke-25 PAN di Jakarta, Senin (28/8/2023). 

Ditemui awak media usai acara, Cak Imin mengaku baru mengetahui perubahan nama koalisi itu dari Prabowo ketika menghadiri acara PAN tersebut. "Tentu saya akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah. Berarti KKIR dibubarkan dong? Nah saya nggak tahu, saya akan melapor ke partai dulu," ujar Cak Imin. 

Pada Selasa siang, Ketua DPP PKB Daniel Johan mengatakan, partainya tak mempersoalkan perubahan nama koalisi itu asalkan piagam deklarasi KKIR tetap berlaku. Dia meyakini Prabowo sebagai patriot berkomitmen melaksanakan piagam deklarasi itu, terutama poin yang menyatakan Imin dan Prabowo punya kewenangan penuh menentukan capres-cawapres.

Ikuti Whatsapp Channel Republika