REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pendapatan APBD Perubahan (APBD-P) 2023 dipastikan naik Rp1,13 triliun. Hal itu, disepakati berdasarkan hasil evaluasi rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Bapenda dan stakeholder terkait pada Selasa (12/9/2023) malam.

Menurut Anggota Banggar DPRD Jabar Husin, sumber utama kenaikan berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Sehingga akhirnya didapati angka Rp 1,13 triliun atau 3,3 persen. Adanya kenaikan dari APBD murni 2023 Rp 34,14 triliun ke APBD-P 2023 menjadi Rp 35,27 triliun diakuinya patut diapresiasi.

“Alhamdulillah, karena memang beberapa sektor lagi menunjukkan tren positif untuk (APBD) 2023 perubahan. Primadona kita masih PKB dan dana transfer pusat ke daerah,” ujar Husin, Rabu (13/9/2023).

Menyikapi target Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin yang mematok kenaikan hingga Rp 2,72 triliun sebagai proyeksi, menurut Husin, potensi tersebut sangat terbuka lebar. Bahkan DPRD Jabar, turut memasang target serupa pada APBD-P 2023.

“Komisi III selalu menggenjot agar pendapatan naik untuk keberlangsungan pembangunan yang merata di Jawa Barat. Rp 1,13 itu perhitungan eksisting riil dari Bapenda. Artinya yang sudah pasti. Kalau kami (sepakat dengan Pj Gubernur Jabar), sekitar Rp 2 triliun sampai Rp 2,5 triliun," paparnya.

Karena, kata dia, memang ada potensi kenaikan lebih. Biasanya di akhir tahun baru kelihatan. "Jadi terbuka lebar untuk itu,” katanya. 

Oleh karena itu, kata dia, untuk merealisasikan capaian pendapatan naik lebih dari Rp 2 triliun, ia berharap masyarakat untuk terus berkomitmen menaati membayar pajak tepat waktu. 

Sebab, kata dia, pajak yang dibayarkan sudah dipastikan akan dikembalikan untuk melakukan pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.“Mohon doa restu pada masyarakat, supaya bisa meningkatkan pendapatan untuk pembangunan yang merata. Supaya semua sektor bisa dibangun," katanya. 

Husin mengimbau kepada masyarakat, bahwa pajak yang dibayarkan adalah untuk pembangunan daerah. "Sadar pajak masyarakat akan membantu pemerintah dalam merealisasikan pembangunan,” katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika