REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menyiapkan langkah menyikapi kenaikan harga beras di pasaran. Salah satunya dengan menyiapkan gelar pangan murah atau operasi pasar.

“Untuk mengatasi kenaikan harga ini kami akan mengadakan operasi pasar murah, gelar pangan murah, dan ditambah juga dengan bantuan pangan yang sudah diutus oleh Pak Presiden,” ujar Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin kepada wartawan di Gedung Sate, Kota Bandung. 

Soal harga beras ini menjadi salah satu pembahasan dalam rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Jabar, Senin (18/9/2023). Berdasarkan data, gelar pangan murah (GPM) provinsi telah dilaksanakan di 27 kabupaten/kota sebanyak 57 kali sejak Januari sampai Agustus 2023 dan GPM oleh kabupaten/kota telah dilakukan sebanyak 273 kali.

Untuk September sampai Desember 2023, GPM provinsi rencananya dilaksanakan 32 kali dan kabupaten/kota 101 kali. “Untuk gelar pangan murah sudah disiapkan anggaran. Ini sudah jadi concern kita, dari BTT (belanja tidak terduga),” kata Bey.

Bey mengatakan, ada juga arahan dari pemerintah pusat untuk menyalurkan bantuan pangan berupa beras. Menurut dia, untuk Jabar ada sekitar 4,1 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Setiap KPM disebut akan menerima bantuan beras 10 kilogram per bulan.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jabar, Erwin Gunawan Hutapea, mengatakan kenaikan harga beras dipengaruhi kondisi musim kemarau yang terdampak fenomena iklim El Nino. Namun, dilihat dari stok Bulog, menurut dia, jumlahnya masih memadai.

Menurut Erwin, digelarnya operasi pasar atau GPM, juga adanya program bantuan pangan, diharapkan dapat membantu mengendalikan harga beras di pasaran. “Dengan kecukupan stok yang ada, operasi pasar secara masif, beras ada, maka akan terjaga,” katanya. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika