REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung kembali meraih penghargaan nasional sebagai kabupaten pengendali inflasi daerah terbaik tingkat nasional dari pemerintah pusat. Angka inflasi di Kabupaten Bandung menjadi salah satu yang terendah di Indonesia.
Atas prestasi luar biasa tersebut, Pemkab Bandung tidak hanya menerima penghargaan, namun juga langsung diguyur insentif fiskal berupa dana insentif daerah (DID) oleh pemerintah pusat sebesar Rp 9.270.469.000.
Penghargaan dan penyerahan insentif fiskal atas bonus kinerja tahun berjalan dalam upaya pengendalian inflasi tersebut dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani kepada Bupati Bandung yang diwakili oleh Sekda Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Senin (6/10/2023).
Keberhasilan pengendalian inflasi ini tak lepas dari strategi jitu Bupati Bandung Dadang Supriatna yang melakukan langkah-langkah konkret untuk mengendalikan inflasi daerah. Buktinya, saat ini inflasi di Kabupaten Bandung hanya di angka 2,27 persen.
"Alhamdulillah hari ini kami memperoleh penghargaan nasional sebagai kabupaten pengendali inflasi daerah terbaik tingkat nasional dari pemerintah pusat. Kami juga memperoleh insentif fiskal atau bonus kinerja ini," kata Bupati Dadang Supriatna, Senin (6/11/2023).
Orang nomor satu di Kabupaten Bandung itu mengaku sangat bersyukur dan berterima kasih atas kerjasama seluruh jajaran OPD Pemkab Bandung, pemerintah kecamatan dan desa serta seluruh masyarakat Kabupaten Bandung dan seluruh stakeholder terkait.
Berbagai program dan kebijakan konkret yang dijalankan Bupati Bandung Dadang Supriatna seperti pemberian dana bantuan langsung tunai (BLT), pemberian bantuan cadangan pangan daerah, hingga pelaksanaan sidak dan operasi pasar murah dinilai berhasil mengendalikan inflasi di Kabupaten Bandung.
Selain itu, program Bupati Dadang Supriatna yakni pemberian modal bergulir tanpa bunga dan tanpa agunan, pemberian insentif guru ngaji, insentif RT/RW, pelaksanaan program kartu tani hingga pemberian diskon pembayaran air PDAM juga berkontribusi terhadap upaya pengendalian inflasi.
"Bonus kinerja ini akan dikembalikan kepada masyarakat dan penerima manfaat lainnya. Salah satunya nanti kita akan buat operasi pasar murah yang disubsidi. Subsidinya kita ambil dari DID," ungkap Ketua PKB Kabupaten Bandung itu.
Selain itu, kata Bupati, dana insentif daerah dapat digunakan untuk pengembangan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, atau pengembangan sektor ekonomi di Kabupaten Bandung.
Sebagai informasi, insentif fiskal yang diberikan kepada daerah dengan kinerja baik dalam pengendalian inflasi adalah bentuk penghargaan atau dorongan dari pemerintah pusat kepada daerah yang berhasil mencapai target pengendalian inflasi yang ditetapkan.
Insentif ini bertujuan untuk mendorong daerah-daerah tersebut agar terus melaksanakan kebijakan yang efektif dalam mengendalikan inflasi.
Bupati Dadang Supriatna mencontohkan, melalui program BLT diharapkan masyarakat dapat memperoleh bantuan yang dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
"Dengan adanya apresiasi dan insentif fiskal ini, insya Allah akan semakin memotivasi kami untuk terus melaksanakan kebijakan yang efektif dalam mengendalikan inflasi, sehingga stabilitas harga dapat terjaga dengan baik dan pertumbuhan ekonomi dapat tercapai," tutur Dadang Supriatna.
Sementara itu, Sekda Kab.Bandung, Cakra Amiyana menyampaikan, bahwa penghargaan ini diraih atas kebijakan, bimbingan dan arahan Bupati Bandung, sehingga para perangkat daerah dapat memaksimalkan kinerjanya dalam pengendalian inflasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
