Kamis 09 Nov 2023 23:15 WIB

Pemprov Jabar Kucurkan Anggaran Pilgub 2024 Tahap I, Rp 563 Miliar

Anggaran Pilgub Jabar 2024 Tahap I baru mencapai 40 persen dari total anggaran.

Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyampaikan sambutan usai Penandatanganan Bersama Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) Anggaran Pemilukada Serentak Tahun 2024 Se-Jawa Barat ,di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (9/11/2023). Penadatangan tersebut dilakukan oleh kepala daerah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat.
Foto: Edi Yusuf/Republika
Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin menyampaikan sambutan usai Penandatanganan Bersama Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) Anggaran Pemilukada Serentak Tahun 2024 Se-Jawa Barat ,di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (9/11/2023). Penadatangan tersebut dilakukan oleh kepala daerah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama KPU dan Bawaslu melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), untuk mengakomodir kebutuhan menyambut gelaran pemilihan gubernur (Pilgub) 2024. Anggaran tahap 1 yang dikucurkan, totalnya Rp 563 miliar  atau 40 persen dari Rp 1,104 triliun pada tahap pertama ini.

Menurut Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Machmudin, 40 persen anggaran yang dicairkan pada 2023 ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan KPU dan Bawaslu, guna memastikan penyelenggaraan pilgub tepat waktu.

“Tahun depan Rp662 miliar untuk KPU dan Rp 163 miliar untuk Bawaslu. Tentunya dengan sudah jelas anggaran ini, kita berharap semua tidak ada lagi keterlambatan dalam logistik, yang utama. Semua harus dapat bekerja keras untuk tepat waktu,” ujar Bey usai penandatanganan NPHD di Gedung Sate, Kamis (9/11/2023).

Bey Machmudin mengatakan, anggaran yang dipersiapkan Pemprov Jabar pada KPU dan Bawaslu diperuntukkan dalam semua kegiatan, untuk mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 dapat berjalan lancar dan kondusif. “Untuk semua, mulai dari persiapan, logistik, rapat-rapat, termasuk pengiriman,” katanya.

 

Sementara mengenai kebutuhan anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) kabupaten dan kota, menurut Bey, saat ini tengah dikalkulasi sebelum ditentukan nilai besaran penyelenggaraannya.

“Baru mau dihitung. Ini (NPHD) yang provinsi. Pilkada kabupaten/kota masih dihitung. Nanti akan kami umumkan,” katanya.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement