REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG----Sebanyak 50 pedagang kaki lima (PKL) di pinggir jalan kawasan Taman Saparua Kota Bandung akan direlokasi ke area dalam Taman Saparua. Penertiban dilakukan dalam rangka menciptakan kenyamanan bagi masyarakat yang berolahraga.
Menurut Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung Rasdian Setiadi, penertiban PKL di Taman Saparua dilakukan untuk menjaga ketertiban, keindahan dan kebersihan. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Satpol PP Provinsi Jabar.
"Kita bertemu koordinator PKL disampaikan di sekitar sini yang masuk binaan koordinator ada 50 PKL dengan berbagai jenis kuliner," ujar Rasdian di Taman Saparua, Kamis (11/1/2024).
Rasdian mengatakan, pengelolaan Taman Saparua berada di tangan Pemprov Jabar. Namun, Rasdian mendapatkan informasi jika para PKL diakomodir untuk berjualan di area dalam Taman Saparua.
"Intinya PKL siap direlokasi disiapkan dari provinsi karena ini aset provinsi," katanya.
Menurutnya, para PKL tidak diperbolehkan berjualan di badan jalan atau trotoar. Sebab menggangu orang beraktivitas.
Sebelumnya, Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung melakukan sterilisasi kawasan Taman Saparua dari parkir liar kendaraan. Mereka akan menempatkan sejumlah petugas untuk melakukan pengamanan dan memasang tali tambang sebagai pembatas larangan parkir.
Kabid Pengendalian dan Operasional Dishub Kota Bandung Asep Kuswara mengatakan petugas akan memasang water barrier dan tali tambang untuk mengamankan kawasan Taman Saparua dari parkir liar. Selain itu, menempatkan sejumlah petugas untuk berjaga.
"Pakai water barrier dengan tambang supaya tidak dipakai untuk parkir, itu jalur sepeda dan jalur pejalan kaki. Makanya akan kami kanalisasi. Sekarang di jalan Ambon atau Saparua utaranya kami juga akan pasang hari ini supaya tidak ada parkir," ucap dia di Taman Saparua, Rabu (10/1/2024).
Ia melanjutkan sejumlah petugas ditempatkan di kawasan Taman Saparua agar tidak terdapat parkir liar. Apabila masih ditemukan pengendara motor yang memarkirkan kendaraannya makan akan diderek dan harus membayar sejumlah denda.
Ikuti Whatsapp Channel Republika